Senin 05 Juli 2021, 20:54 WIB

Pemerintah Tegaskan Pekerja WFH Tidak Boleh Dipecat Secara Sepihak

Insi Nantika Jelita | Humaniora
Pemerintah Tegaskan Pekerja WFH Tidak Boleh Dipecat Secara Sepihak

Dok.MI
Suasana lengang di ruang redaksi Media Indonesia yang sejak tahun lalu telah menerapkan 100% kerja dari rumah.

 

MENTERI Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada perusahaan-perusahaan non esensial yang menerapkan karyawannya bekerja dari rumah atau work from home (WFH) tidak memecat secara semena-mena para pegawai.

"Sebagai koordinator PPKM darurat, saya memastikan agar perusahaan-perusahaan esensial sama perusahaan non esensial yang sedang menjalankan work from home tidak dapat diberhentikan atau dipecat secara sepihak oleh perusahaan," kata Luhut secara konferensi pers virtual bersama jajaran gubernur dan aparat pada Senin (5/7).

Menko Marves pun mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah agar memerintahkan pelaksanaan itu terimplementasi atau dengan kata lain, tidak memperbolehkan ada penghentian kerja sepihak ke pegawai yang WFH.

"Saya barusan telepon Ibu Menaker untuk memberi tahu kepada perusahaan-perusahaan untuk tidak memecat pegawainya dalam konteks ini," tegasnya.

Baca juga: Tidak Hanya PPKM Darurat, Pemerintah Terbitkan PPKM Mikro Ketat

Selain itu, Luhut juga memerintahkan kepala daerah untuk melakukan pencatatan perusahaan mana saja yang wajib mematuhi aturan PPKM darurat soal kapasitas kerja. Pasalnya, hanya sektor esensial dan kritikal yang diizinkan keluar masuk Jakarta selama pengetatan ini.

Dalam kebijakan tersebut, cakupan sektor esensial yang mengizinkan maksimal 50% karyawan bekerja dari kantor atau WFO adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina covid-19, serta industri orientasi ekspor.

Sedangkan, cakupan sektor kritikal, yaitu energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang memperbolehkan maksimal 100% WFO.

"Saya juga berharap dalam konteks ini, TNI-Polri dan gubernur tetap konsisten melakukan pencatatan dan kita harus mengimbau semua perusahaan juga untuk mematuhi ketentuan itu karena ini merupakan kepentingan kita semua," tandas Luhut. (OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Fauzan

KSP: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri akan Diperketat

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 19 Januari 2022, 11:09 WIB
Salah satu tantangan dalam melakukan pembatasan ke luar negeri adalah pada saat proses identifikasi...
MI/Dok Kemenkominfo

Sebanyak 1,4 Juta Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Tanah Air

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 19 Januari 2022, 10:42 WIB
Vaksin dalam tahap kedatangan ke-198 dan 199 ini merupakan donasi dari Pemerintah Belanda dan...
Ist

Atasi Sampah Plastik di Tanah Air dengan Mesin Penukaran Botol Plastik

👤mediaindonesia.com 🕔Rabu 19 Januari 2022, 10:09 WIB
Inisiatif terbaru ini merupakan cara baru bagi konsumen untuk ikut ambil bagian dalam menyelamatkan bumi dari sampah...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya