Jaksa Agung Dorong Pengadaan Obat dan Alkes yang Akuntabel

JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menekankan bahwa pihaknya mendukung pengadaan farmasi dan alat kesehatan (alkes) dalam mempercepat penanganan covid-19. Salah satu permasalahan yang timbul akibat lonjakan kasus covid-19, yakni kurangnya pasokan tabung oksigen. Sehingga, stok kebutuhan farmasi dan alkes perlu ditambah.

"Permasalahan ini tentunya memerlukan jalan keluar. Namun tetap harus mempertimbangkan akuntabilitas, efektif, efisien, keterbukaan dan pengawasan dalam proses yang berjalan. Mengingat masih ditemukan penyimpangan dalam pengadaan pada masa pandemi," ujar Burhanuddin melalui unggahan Instagram @kejaksaan.ri, Minggu (4/7).

Baca juga: Polri Siap Tindak Tegas Penimbun Obat di Masa PPKM Darurat

Burhanuddin menyampaikan salah satu solusi pengadaan di masa pandemi covid-19 ialah melalui e-Katalog. Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran Kepala LKPP 3/2020 per 23 Maret 2020. Tujuannya, proses pendaftaran dan pemasukan produk dalam negeri atau produk yang dibutuhkan dipercepat dan dipermudah.

"Kejaksaan siap mendampingi dan melakukan koordinasi. Serta, kami memiliki kerja sama (MoU) dalam hal ini bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan BPKP dan LKPP," pungkas Burhanuddin.

Baca juga: MUI: Menimbun dan Memborong Obat dan Alat Kesehatan Covid-19 Hukumnya Haram

Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim meminta pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa kebutuhan medis untuk penanganan covid-19 dapat disediakan. Dia pun menyarankan tenaga kesehatan yang dimiliki TNI, Polri dan ormas turut dikerahkan untuk membantu di berbagai rumah sakit rujukan.

Pada pelaksanaan hari pertama PPKM darurat Jawa-Bali, dia masih mendapat informasi terbatasnya sarana dan tenaga kesehatan di berbagai daerah. "Bahkan, ada rumah sakit di Jakarta yang kehabisan tenaga untuk pemulsaraan jenazah. Di Yogyakarta juga ada rumah sakit yang kehabisan stok oksigen. Kejadian ini harus segera ditangani," tutur Luqman.(OL-11)