Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi langkah pemerintah, Kementerian Kesehatan dan Badan POM memberikan izin vaksinasi anak usia 12-17 tahun. Kelompok usia tersebut pada umumnya usia sekolah di jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. Mereka sudah hampir 1,5 tahun tidak dapat bersekolah normal melalui pembelajaran tatap muka (PTM).
"Skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), dimana siswa belajar dari rumah selama pandemi harus diakui sangat tidak optimal. Dengan adanya vaksinasi anak termasuk guru, diharapkan dapat membantu persiapan pelaksanaan PTM terbatas ke depan," kata Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim dalam keterangan resmi, Sabtu (3/7).
P2G mendukung jajaran Pemda, agar gencar melakukan vaksinasi kepada siswa di daerah masing-masing seperti yang sudah dimulai secara simbolis di DKI Jakarta. Begitu pula dengan proses vaksinasi guru dan tenaga kependidikan yang masih relatif lambat di daerah perlu dipercepat.
"Awal Juni 2021, vaksinasi guru dan tendik di provinsi Aceh baru sekitar 2%. Awal Juli ini, diperkirakan baru sekitar 50% guru divaksinasi, itu pun tahapan pertama. Begitu juga di Kepulauan Riau, Sumut, Sumbar, Kaltim, Sulut, dan NTB," ungkap Satriwan.
Walaupun proses percepatan vaksinasi guru dan anak sedang dilakukan, tapi syarat mutlak sekolah dapat melakukan PTM terbatas tidak hanya itu. Faktor kesiapan pemenuhan Daftar Periksa PTM oleh sekolah dan faktor pemetaan oleh Pemda terkait kondisi laju sebaran covid-19 di daerah, okupasi rumah sakit, kondisi fasilitas kesehatan di daerah, dan kesiapan sekolah, adalah syarat mutlak lainnya yang harus diperhatikan.
Lebih lanjut, P2G mendukung kebijakan pemerintah pusat memberlakukan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Hal itu harus dijadikan momentum bagi sekolah-sekolah di luar Jawa-Bali untuk memenuhi dan melengkapi komponen Daftar Periksa PTM, mulai dari fasilitas pendukung prokes, sarana prasarana kesehatan, data warga sekolah yang memiliki komorbid, sampai pada SOP pelaksanaan PTM Terbatas nanti, agar bisa maksimal.(H-1)
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Tingkat kesembuhan campak sangat bergantung pada kondisi imun tubuh pasien.
Dokter mengingatkan campak dapat memicu komplikasi serius pada kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan pasien imun lemah. Vaksinasi jadi pencegahan utama.
Narasi-narasi menyesatkan di media sosial menjadi salah satu pemicu utama keengganan orangtua untuk memberikan vaksinasi kepada anak mereka.
Vaksinolog dan internis sekaligus Chief Medical Advisor Imuni, dr. Dirga Sakti Rambe, mengatakan bahwa vaksin tidak melulu hanya diberikan untuk anak-anak.
Tingginya mobilitas masyarakat, terutama pada momen libur lebaran, menjadi salah satu faktor risiko yang patut diwaspadai orangtua mengenai risiko campak pada anak.
Saat ini terdapat perbedaan rekomendasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pola kerja fleksibel.
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus pengamat pendidikan dan sosial, Anwar Abbas, mengatakan bahwa proses belajar-mengajar memang sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah tatap muka sudah tepat. Namun, kegiatannya harus berkualitas.
PENGAMAT dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji menilai wacana pembelajaran jarak jauh atau PJJ maupun work from home atau WFH tak berkaitan dengan kualitas pendidikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved