Sabtu 19 Juni 2021, 19:00 WIB

Macetnya Pembayaran Insentif Nakes karena Kurang Koordinasi

Indriyani Astuti | Humaniora
Macetnya Pembayaran Insentif Nakes karena Kurang Koordinasi

Isitimewa
Ilustrasi

 

BELUM dibayarkannya insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, faktor penyebab kendala pembayaran insentif nakes dan tunggakan sisa bantuan operasional kesehatan (BOK) antara lain disebabkan adanya keterlambatan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran - satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD.

"Kurangnya koordinasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan dinas kesehatan belum melakukan pertanggung jawaban atas penggunaan insentif bagi tenaga kesehatan," papar Ardian dalam Rapat Koordinasi (Rapkor) Analisa dan Evaluasi (Anev) Percepatan Penyerapan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Gubernur, dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia secara virtual, Jumat (18/6).

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Kirana Pritasari mendorong pemerintah daerah segera melakukan percepatan realisasi pembayaran tunggakan sisa BOK Tahun 2020 yang bersumber dari dana alokasi khusus 2020 dan insentif bagi tenaga kesehatan dan honor vaksinator.

Menurutnya diperlukan tindaklanjut dari pemerintah daerah, Kemendagri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan agar anggaran insentif bagi nakes termasuk tenaga Vaksinator, lekas terealisasi.

Ardian menuturkan, pihaknya melakukan sejumlah upaya mendorong percepatan penyerapan APBD oleh pemerintah daerah yakni dengan melakukan asistensi secara langsung dan dilaksanakan berkala kepada pemerintah daerah yang masih rendah penyerapannya.

Kemudian, Kemendagri juga akan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Bank Indonesia untuk bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah yang memiliki simpanan uang kas yang cukup besar di perbankan.

"Kemendagri juga akan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu agar penyaluran dana transfer mempertimbangkan kinerja belanja, dan bekerja sama dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun unit-unit pengendali mutu disetiap SKPD melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan oleh masing-masing SKPD," tukasnya. (H-2)

Baca Juga

Dok. Kiy Cultura Indonesia

Lestarikan dan Promosikan Budaya Indonesia, Anak Indonesia Raih Sertifikat CID UNESCO

👤Ghani Nurcahyadi 🕔Jumat 30 Juli 2021, 23:40 WIB
Penghargaan diberikan kepada Alif Rajendra Aryaputa Sidik di kategorin Male Yout Folk musician appreciation award dan Kalya Mahiya Pravina...
Dok  ICStar Hackathon 2021

Banyak Diminati, Seleksi ICStar Hackathon 202 Makin Ketat

👤Retno Hemawati 🕔Jumat 30 Juli 2021, 22:49 WIB
Sebanyak lebih dari 500 kandidat dari 100 universitas di Indonesia dan Malaysia berpartisipasi dalam kompetisi ICStar Hackathon 2021 yang...
ANTARA

Kapan Anda Harus Mengganti Furnitur?

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 30 Juli 2021, 21:36 WIB
Anda bisa temukan berbagai jenis furniture dengan mudah di Ruparupa.com yang selalu memiliki berbagai penawaran...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Atletik Jadi Lumbung Medali

SALAH satu cabang olahraga yang akan sangat menarik untuk disaksikan di Olimpiade 2020 ialah atletik.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya