PredikatAkreditasi Pendidikan Bukan Syarat Penerimaan Siswa Baru

DEWASA ini hasil akreditasi lembaga pendidikan dari level dasar hingga perguruan tinggi dinilai penting dalam menentukan masa depan peserta didiknya. Bagi siswa yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, hasil akreditasi sekolah menengah atau SMA-nya dijadikan salah satu syarat atau komponen penilaian. Begitu pula dengan lulusan perguruan tinggi yang ingin mencari kerja, sejumlah institusi swasta dan pemerintah pun memberlakukan hal yang sama.

Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) Toni Toharudin menegaskan bahwa hasil akreditasi institusi pendidikan bukan untuk menilai individu peserta didik. Akreditasi merupakan cara untuk menilai kualitas dan mutu suatu institusi pendidikan.

"Hasil akreditasi sekolah jangan jadi alat untuk terima siswa baru, mahasiswa baru atau penerimaan pegawai," ungkapnya dalam kegiatan Fellowship Journalisme yang degelar GWPP, Selasa (15/4).

Toni menegaskan bila akreditasi dijadikan syarat penilaian tersebut maka tidak semua siswa atau mahasiswa akan mendapat kesempatan yang sama. Padahal, kualitas atau kemampuan secara individu tidak dapat diukur dari intitusi pendidikannya. Artinya, siswa atau mahasiswa di sekolah dengan akreditasi C tidak serta merta kemampuannya lebih rendah dari peserta didik di sekolah terakreditasi A. "Akreditasi itu buat institusi, bukan siswa. Semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk melajutkan pendidikan atau mencari pekerjaan," tegasnya.

Lebih lanjut, lulusan S3 Groningen University Belanda itu mengungkapkan bahwa dirinya termasuk pihak yang keberatan penerimaan mahasiswa jalur SNMPTN dan SBMPTN memanfaatkan hasil akreditasi sekolah. Begitu pula dengan penerimaan pegawai di kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.

Bila hal tersebut terus dilanjutkan, maka banyak peserta didik dari daerah 3T tidak mendapat kesempatan tersebut. Mengingat sekolah dan perguruan tinggi di daerah seperti di Indonesia Timur banyak yang tidak terakreditasi. Hal itu pun tidak sesuai amanah UU yang memberi kesempatan yang sama bagi semua anak Indonesia.

Akreditasi sama halnya dengan Asesmen Nasional yang digagas pemerintah. Kedua bukan dijadikan komponen penilaian terhadap peserta didik, tidak untuk membatasi kesempatan bagi generasi bangsa. Keduanya untuk memantau kualitas pendidikan dari waktu ke waktu, sehingga arah pembangunan sektor pendidikan benar-benar tepat sasaran. "Biarlah akreditasi itu untuk memotret kualitas pendidikan, membangun budaya mutu," tandasnya.(H-1)