Anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf meminta perlu adanya SKB 3 Menteri terkait kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2021/2022.
"Untuk permasalahan seragam saja bisa keluarkan SKB 3 Menteri, nah untuk urusan tatap muka ini juga menjadi penting dalam fungsi pengawasan pada sekolah-sekolah," ungkapnya saat dihubungi, Minggu (30/5).
Baca juga: Perlu Pemahaman Menyeluruh terkait Kebijakan Pengendalian Covid-19
Rencana PTM ini nantinya akan berlangsung pada bulan Juli untuk sekolah-sekolah yang sudah siap secara protokol kesehatan. Kendati demikian, tidak semua wilayah menjalankan sekolah tatap muka dikarenakan masih dalam zona merah covid-19.
Lebih lanjut ia mengatakan, tren covid yang meningkat kembali pascalebaran lalu juga menjadi faktor masih perlunya pengawasan dari kebijakan yang akan diambil pemerintah. Seperti yang diketahui, penyebaran biasanya terjadi setelah 2 minggu hingga satu bulan kedepan.
"Lonjakan mungkin akan terjadi pada bulan Juni, Komisi X DPR RI sangat khawatir apabila lonjakan ini terjadi saat PTM berlangsung," ungkap anggota DPR Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Dirinya mengimbau, agar pihak kementerian terkait untuk membaca kembali situasi di daerah dan tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan. Untuk sekolah dalam zonasi hijau, bisa untuk melakukan PTM namun dengan persyaratan yang ketat dan pengawasan dari Satgas Khusus di daerah.
"Kita juga meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek semestinya membuat satgas pengawasan bersama dengan pemerintah daerah," pungkasnya.
Baca juga: Hari Tanpa Tembakau Momentum Gencarkan Sosialisasi Bahaya Rokok
Sementara itu, di kesempatan yang lain, Epidemiolog Dicky Budiman juga menegaskan peran penting sekolah menjadi indikator keberhasilan penanganan pandemi covid-19. Menurut Dicky, di Indonesia terjadi salah kaprah dalam penanganan pandemi, seperti dibukanya pusat perbelanjaan namun sekolah masih melalui daring.
"Kalau itu semua sudah di buka, sekolah juga seharusnya di buka dengan berbagai pengamanan ketat," ungkap epidemiolog Universitas Griffith tersebut.
Terkait PTM, kebijakan tersebut tidak bisa digeneralisasi secara daerah serta dirinya juga meminta pemerintah evaluasi kembali, salah satunya perkuat koordinasi antara Kemdikbudristek, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal membuat kebijakan.
"Kebijakan ini tidak bisa digeneralisasi, harus melalui evaluasi di tingkat daerah, kalaupun ada SKB 3 Menteri itu sangat bagus" pungkas Dicky. (H-3)
