Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf meminta perlu adanya SKB 3 Menteri terkait kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2021/2022.
"Untuk permasalahan seragam saja bisa keluarkan SKB 3 Menteri, nah untuk urusan tatap muka ini juga menjadi penting dalam fungsi pengawasan pada sekolah-sekolah," ungkapnya saat dihubungi, Minggu (30/5).
Baca juga: Perlu Pemahaman Menyeluruh terkait Kebijakan Pengendalian Covid-19
Rencana PTM ini nantinya akan berlangsung pada bulan Juli untuk sekolah-sekolah yang sudah siap secara protokol kesehatan. Kendati demikian, tidak semua wilayah menjalankan sekolah tatap muka dikarenakan masih dalam zona merah covid-19.
Lebih lanjut ia mengatakan, tren covid yang meningkat kembali pascalebaran lalu juga menjadi faktor masih perlunya pengawasan dari kebijakan yang akan diambil pemerintah. Seperti yang diketahui, penyebaran biasanya terjadi setelah 2 minggu hingga satu bulan kedepan.
"Lonjakan mungkin akan terjadi pada bulan Juni, Komisi X DPR RI sangat khawatir apabila lonjakan ini terjadi saat PTM berlangsung," ungkap anggota DPR Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Dirinya mengimbau, agar pihak kementerian terkait untuk membaca kembali situasi di daerah dan tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan. Untuk sekolah dalam zonasi hijau, bisa untuk melakukan PTM namun dengan persyaratan yang ketat dan pengawasan dari Satgas Khusus di daerah.
"Kita juga meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek semestinya membuat satgas pengawasan bersama dengan pemerintah daerah," pungkasnya.
Baca juga: Hari Tanpa Tembakau Momentum Gencarkan Sosialisasi Bahaya Rokok
Sementara itu, di kesempatan yang lain, Epidemiolog Dicky Budiman juga menegaskan peran penting sekolah menjadi indikator keberhasilan penanganan pandemi covid-19. Menurut Dicky, di Indonesia terjadi salah kaprah dalam penanganan pandemi, seperti dibukanya pusat perbelanjaan namun sekolah masih melalui daring.
"Kalau itu semua sudah di buka, sekolah juga seharusnya di buka dengan berbagai pengamanan ketat," ungkap epidemiolog Universitas Griffith tersebut.
Terkait PTM, kebijakan tersebut tidak bisa digeneralisasi secara daerah serta dirinya juga meminta pemerintah evaluasi kembali, salah satunya perkuat koordinasi antara Kemdikbudristek, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal membuat kebijakan.
"Kebijakan ini tidak bisa digeneralisasi, harus melalui evaluasi di tingkat daerah, kalaupun ada SKB 3 Menteri itu sangat bagus" pungkas Dicky. (H-3)
Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) bukan masa perpeloncoan atau masa senioritas
Sementara itu Kepala SDN Kertasari 3, Sofia Widawaty, menjelaskan bahwa kini sekolah yang dipimpinnya hanya memiliki 18 siswa aktif.
Data 2024 menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) untuk usia 16–18 tahun di Banten baru mencapai 71,91%, masih di bawah rata-rata nasional.
Dengan peningkatan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat terus meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Usaha pencegahan anak putus sekolah semestinya dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aturan yang ada dan memperhatikan efektivitas pada kondisi belajar anak dan kondisi kerja guru.
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi mengeluarkan keputusan yakni memperbolehkan jumlah siswa dalam satu kelas mencapai hingga 50 siswa. Itu menuai respons dari kepala sekolah
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri akan mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah per tahun
Ketentuan ganjil genap yang ditiadakan pada 17-18 Juni 2024 ini sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri serta peraturan gubernur (pergub).
Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama belum sampai ke Presiden Joko Widodo. Masih ada satu isu yang tertahan soal keanggotaan penghayat kepercayaan dalam FKUB
Rancangan Perpres tentang Kerukunan Umat Beragama sebagai pengganti SKB tentang Pendirian Rumah Ibadah sudah berada di Kemenkumham sejak Agustus 2023 lalu.
DITLANTAS Polda Metro Jaya mendapati tujuh kendaraan sumbu tiga yang diduga melanggar Surat Keputusan Bersama (SKB) mudik Lebaran 2024
Tanggal 26 Desember menjadi cuti bersama berdasarkan SKB 3 Menteri. Namun pelaksanaannya diserahkan ke masing-masing perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved