Minggu 30 Mei 2021, 14:13 WIB

SKB Menteri Bisa Membantu Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Mohamad Farhan Zhuhri | Humaniora
SKB  Menteri Bisa Membantu Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

ANTARA/RAISAN AL FARISI
Seorang guru memberikan materi saat simulasi pembelajaran tatap muka di SD Cimahi Mandiri 2, Cimahi, Jawa Barat, Senin (24/5/2021).

 

Anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf meminta perlu adanya SKB 3 Menteri terkait kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2021/2022.

"Untuk permasalahan seragam saja bisa keluarkan SKB 3 Menteri, nah untuk urusan tatap muka ini juga menjadi penting dalam fungsi pengawasan pada sekolah-sekolah," ungkapnya saat dihubungi, Minggu (30/5).

Baca juga: Perlu Pemahaman Menyeluruh terkait Kebijakan Pengendalian Covid-19

Rencana PTM ini nantinya akan berlangsung pada bulan Juli untuk sekolah-sekolah yang sudah siap secara protokol kesehatan. Kendati demikian, tidak semua wilayah menjalankan sekolah tatap muka dikarenakan masih dalam zona merah covid-19.

Lebih lanjut ia mengatakan, tren covid yang meningkat kembali pascalebaran lalu juga menjadi faktor masih perlunya pengawasan dari kebijakan yang akan diambil pemerintah. Seperti yang diketahui, penyebaran biasanya terjadi setelah 2 minggu hingga satu bulan kedepan.

"Lonjakan mungkin akan terjadi pada bulan Juni, Komisi X DPR RI sangat khawatir apabila lonjakan ini terjadi saat PTM berlangsung," ungkap anggota DPR Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Dirinya mengimbau, agar pihak kementerian terkait untuk membaca kembali situasi di daerah dan tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan. Untuk sekolah dalam zonasi hijau, bisa untuk melakukan PTM namun dengan persyaratan yang ketat dan pengawasan dari Satgas Khusus di daerah.

"Kita juga meminta agar pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek semestinya membuat satgas pengawasan bersama dengan pemerintah daerah," pungkasnya.

Baca juga: Hari Tanpa Tembakau Momentum Gencarkan Sosialisasi Bahaya Rokok

Sementara itu, di kesempatan yang lain, Epidemiolog Dicky Budiman juga menegaskan peran penting sekolah menjadi indikator keberhasilan penanganan pandemi covid-19. Menurut Dicky, di Indonesia terjadi salah kaprah dalam penanganan pandemi, seperti dibukanya pusat perbelanjaan namun sekolah masih melalui daring.

"Kalau itu semua sudah di buka, sekolah juga seharusnya di buka dengan berbagai pengamanan ketat," ungkap epidemiolog Universitas Griffith tersebut.

Terkait PTM, kebijakan tersebut tidak bisa digeneralisasi secara daerah serta dirinya juga meminta pemerintah evaluasi kembali, salah satunya perkuat koordinasi antara Kemdikbudristek, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal membuat kebijakan.

"Kebijakan ini tidak bisa digeneralisasi, harus melalui evaluasi di tingkat daerah, kalaupun ada SKB 3 Menteri itu sangat bagus" pungkas Dicky. (H-3)

Baca Juga

MI/depi gunawan

Terjadi Peningkatan Aktivitas Gempa, 729 Kali dalam 20 Hari Pertama 2022

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 12:09 WIB
Jumlah tersebut menunjukkan aktivitas gempa di Indonesia mengalami peningkatan. Rata-rata, wilayah Indonesia hanya mengalami gempa sebanyak...
ANTARA /Aloysius Jarot Nugroho

Kasus Covid-19 Tembus di Atas 2 Ribu, Masyarakat Diimbau Tingkatkan Kewaspadaan

👤Atalya Puspa 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 11:15 WIB
Apabila memang harus bepergian dan mengunjungi ruang publik yang berisiko bertemu banyak orang, protokol kesehatan sama sekali tidak boleh...
 ANTARA/ Novrian Arbi

Permendikbud 30/2021 Dinilai Tidak Mencerminkan Paradigma Keagamaan

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Sabtu 22 Januari 2022, 10:10 WIB
Tidak adanya pasal yang mengatur tentang hak terlapor yang terfitnah. Karena ini membuka peluang kasus terlapor sebagai playing victim dari...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya