Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
BERANGKAT dari visi Menteri Sosial Tri Rismaharini mengharapkan unit pelaksana teknis (UPT) yang ada di Kemensos bisa melayani semua warga yang membutuhkan. Badan pendidikan penelitian dan penyuluhan sosial (BP3S) yang mempunyai 6 balai Besar Diklat yang ada di daerah bergerak cepat untuk mewujudkan itu.
Kepala BP3S Syahabuddin dalam rapat pembahasan optimalisasi fungsi UPT dilingkungan BP3S menyampaikan jika arahan dari Mensos sudah jelas. Balai besar harus bisa berperan sebagai miniatur kemensos di daerah.
"Mensos punya visi agar UPT milik Kemensos bisa multifungsi" Kata Kepala BP3S. Kamis (25/3) malam.
Dalam kegiatan ini, rencana multifungsi Balai Diklat masih digodok dengan matang. Sebab banyak yang harus disiapkan dengan maksimal. Sebelumnya para kepala Balai Diklat juga sudah Mempresentasikan, yang akan menjadi Inovasi kedepan.
baca juga: Kemensos akan Lelang 300 Barang untuk Tambah Anggaran Bencana
Salah satunya Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan (BBPPKS) Yogyakarta yang menyampaikan jika kedepannya akan lebih memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar mereka bisa mandiri melalui program "omah guyup". Dalam pertemuan itu juga dibahas naskah akademis dan rancangan Permensos dalam optimalisasi fungsi Balai Diklat di lingkungan BP3S. (OL-3)
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Kementerian Sosial tetap membuka ruang pengajuan apabila ditemukan peserta yang dinonaktifkan masuk kriteria layak menerima bantuan.
Peserta retreat berasal dari 53 titik lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut Gus Ipul, kegiatan ini juga menjadi ajang membangun semangat kebersamaan dan kerja tim.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Seluruh pelayanan publik di Kota Tegal, Jawa Tengah, diminta bebas dari tindak premanisme, sehingga masyarakat menjadi aman dalam mengurus segala sesuatunya.
Diharapkan nilai-nilai Paskah dapat menginspirasi jajaran Pemerintah Provinsi DKI untuk terus berinovasi dalam optimalkan pelayanan publik
WAKIL Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Purwadi Arianto meluncurkan rebranding SP4N-LAPOR menjadi LAPOR Kalsel.
Sebagai bagian dari dari upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan menggelar Abdi Nagri Nganjang ka Warga.
Kota Yogyakarta telah memiliki sistem sehingga pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
2021 hingga 2025, Ombudsman RI telah menerima 415 laporan masyarakat terkait dengan maladministrasi pada bidang perekonomian yang menyebabkan kerugian negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved