Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BERANGKAT dari visi Menteri Sosial Tri Rismaharini mengharapkan unit pelaksana teknis (UPT) yang ada di Kemensos bisa melayani semua warga yang membutuhkan. Badan pendidikan penelitian dan penyuluhan sosial (BP3S) yang mempunyai 6 balai Besar Diklat yang ada di daerah bergerak cepat untuk mewujudkan itu.
Kepala BP3S Syahabuddin dalam rapat pembahasan optimalisasi fungsi UPT dilingkungan BP3S menyampaikan jika arahan dari Mensos sudah jelas. Balai besar harus bisa berperan sebagai miniatur kemensos di daerah.
"Mensos punya visi agar UPT milik Kemensos bisa multifungsi" Kata Kepala BP3S. Kamis (25/3) malam.
Dalam kegiatan ini, rencana multifungsi Balai Diklat masih digodok dengan matang. Sebab banyak yang harus disiapkan dengan maksimal. Sebelumnya para kepala Balai Diklat juga sudah Mempresentasikan, yang akan menjadi Inovasi kedepan.
baca juga: Kemensos akan Lelang 300 Barang untuk Tambah Anggaran Bencana
Salah satunya Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan (BBPPKS) Yogyakarta yang menyampaikan jika kedepannya akan lebih memberdayakan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) agar mereka bisa mandiri melalui program "omah guyup". Dalam pertemuan itu juga dibahas naskah akademis dan rancangan Permensos dalam optimalisasi fungsi Balai Diklat di lingkungan BP3S. (OL-3)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
ASN di Jatim diajak membangun kebijakan yang cerdas dan berdampak melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas serta pemanfaatan teknologi digital.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat transformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik
Capaian ini menempatkan Sumedang sebagai salah satu daerah dengan kualitas pelayanan publik yang dinilai sangat baik
Fungsi paling mendasar dari ASN Digital adalah sebagai hub atau pusat kendali layanan.
Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan 2026 sebagai momentum peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme dalam melayani masyarakat Kabupaten Bekasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved