Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
SETAHUN terakhir, Indonesia dan dunia mendapatkan pelajaran dan pengalaman luar biasa dari kemunculan covid-19. Pandemi telah memaksa pemerintah mengubah cara kerja dalam upaya penanganan bencana nonalam.
Pemerintah dituntut bekerja cepat, inovatif dan berkolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan negara-negara lain.
"Dalam menghadapi bencana kemanusiaan yang tidak pernah ada pembandingnya dalam sejarah ini, sisi kesehatan dan ekonomi harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan," ujar Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/3).
Baca juga: Kunci Tangani Pandemi, Pemerintah dan Masyarakat Harus Kerja Sama
Ia pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Badan Nasional Penanggunangan Bencana (BNPB) yang telah mendedikasikan seluruh waktunya untuk menangani dan menyelesaikan krisis yang ditimbulkan akibat pandemi.
"Pengalaman ini harus kita jadikan sebagai momentum memperkokoh ketangguhan kita dalam menghadapi segala bentuk bencana," ucapnya.(OL-5)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved