Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEKRETARIAT Presiden tengah mempersiapkan pengaturan tata cara vaksinasi kepada Presiden Joko Widodo yang akan dilaksanakan Rabu (13/1).
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin mengungkapkan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan sehingga vaksinasi covid-19 perdana di Tanah Air dapat berjalan lancar.
"Besok, penyuntikan perdana juga akan disiarkan secara langsung. Jadi prosesnya seperti apa, bisa dilihat langsung besok," ujar Bey kepada wartawan, Selasa (12/1).
Sebagaimana diketahui, semua persyaratan bagi vaksin covid-19 buatan Sinovac, Tiongkok, untuk bisa disuntikkan ke masyarakat telah terpenuhi. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) telah mengeluarkan penggunaan izin darurat atau emergency user authorization (EUA) vaksin tersebut.
Dengan terbitnya EUA, rencana pemerintah untuk melakukan proses vaksinasi bisa segera dijalankan dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima vaksin covid-19 pertama. (OL-14)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Pernyataan ini disampaikan menyusul ramainya perbincangan di media sosial yang mempertanyakan isi gelas yang diteguk Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo secara rutin memberikan imbauan kepada para menterinya untuk menjaga kekompakan dan koordinasi dalam pemerintahan.
Walaupun begitu, Hasan membeberkan pemerintah tetap perlu mempertimbangkan pelbagai aspek sebelum mengambil keputusan.
Hasan mengemukakan pemerintah tak pernah mempermasalahkan tulisan opini selama ini. Hasan menyebut pemerintah tak pernah mengkomplain tulisan opini.
Para menteri agar berhati-hati dalam menyampaikan pandangan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Diisukan Dirjen Bea Cukai Askolani akan digantikan oleh Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama. Sementara posisi Dirjen Pajak disebut akan diisi oleh Bimo Wijayanto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved