Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Program vaksinasi pada 2021 akan segera dilakukan. Salah satunya di Provinsi DKI Jakarta yang rencananya digelar di pekan kedua dan ketiga bulan Januari ini. Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani pun memantau distribusi vaksin di Jakarta. Utamanya untuk prioritas pertama vaksin, yakni tenaga kesehatan (nakes).
"Untuk menjalankan program vaksinisasi, perlahan-lahan dosis vaksin mulai di salurkan sesuai kebutuhan nakes ke seluruh daerah, salah satunya DKI Jakarta," kata Zita kepada Media Indonesia, Kamis (7/1).
Baca juga: Epidemiolog: Informasikan Kejadian Pascaimunisasi pada Masyarakat
Ia pun menjelaskan telah terkonfirmasi hari ini akan masuk 120 ribu dosis untuk nakes di Jakarta. Meski demikian, ia menilai jumlah dosia ini masih kurang, karena ada 131 nakes. Sehingga idealnya ada 262 ribu dosis, karena satu orang disuntik dua kali selang 14 hari.
"Mungkin ini masih bertahap pendistribusiannya," imbuhnya.
Adapun hingga sekarang penggunaan vaksin belum ditentukan waktunya oleh DKI. Karena Pemprov DKI Jakarta sendiri masih menunggu keputusan dari Kemenkes dan tim pusat.
"Saya pikir ini wajar, memang vaksinisasi tidak boleh dilakukan sebelum ada emergency use authorization, atau izin penggunaan darurat dari Badan POM. Kita harus tunggu uji klinisnya dulu," ungkapnya.
Zita juga meminta BPOM mengawal keamanan, khasiat, dan mutu vaksin Covid-19 dengan cermat dan tanpa tekanan. sehingga hasilnya bisa maksimal, karena ini berkaitan dengan nyawa masyarakat.
"Saya berharap, semoga uji klinisnya segera keluar dengan hasil yang baik dan aman. Kemudian BPOM bisa langsung terbitkan EUA, dan vaksinisasi di Indonesia berjalan lancar," pungkasnya. (H-3)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved