Minggu 03 Januari 2021, 19:35 WIB

Kemendikbud: Sekolah Tatap Muka Tidak Diwajibkan

Citra Larasati | Humaniora
Kemendikbud: Sekolah Tatap Muka Tidak Diwajibkan

ANTARA/IRWANSYAH PUTRA
Guru SMPN 19 Percontohan Banda Aceh mengatur meja dan kursi siswa untuk persiapan pembelajaran tatap muka di Banda Aceh, Minggu (3/1).

 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, bahwa penyelenggaraan pembelajaran semester genap yang dimulai pada Januari 2021 tetap mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri.  Yakni antara Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.
 
Isi SKB 4 Menteri tersebut yakni tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Aturan yang diumumkan tanggal 20 November 2020 tersebut juga memuat panduan lengkap pembelajaran tatap muka (PTM) semester genap tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021.

Baca juga: Biofarma: Tak Ada Kendala Distribusi Vaksin ke Seluruh Indonesia
 
Mulai dari tahapan perizinan, prosedur yang harus dipenuhi, hingga prasyarat dan protokol kesehatan yang wajib dijalankan. 

Pelaksana tugas (plt) Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na’im menegaskan, bahwa pemberian izin pelaksanaan PTM di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Pemberian izin PTM juga dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi/kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan.
 
"Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan," kata Ainun, Minggu, 3 Januari 2021.
 
Menurut Ainun, terdapat beberapa poin utama dalam SKB empat menteri tersebut. Pertama, keputusan membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan dari orang tua murid.
 
“PTM sifatnya diperbolehkan, tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah,” tegas Ainun.
 
Sekolah yang dibuka juga wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol yang ketat. Sebagai contoh, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen dan satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah.
 
Lebih lanjut Ainun mengatakan, bahwa dua prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi tetap harus dijunjung. Pertama, memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama.
 
Kedua, memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan. “Pemerintah akan senantiasa memantau dan mengevaluasi situasi pandemi agar proses dan manfaat pembelajaran tetap dapat berlangsung,” tutup Ainun. (H-3)

Baca Juga

Antara

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Upaya Memanusiakan Manusia

👤Despian Nurhidayat 🕔Jumat 30 September 2022, 23:55 WIB
PRAKTIK perbudakan rupanya masih berlangsung di Indonesia seperti ditampakkan dari para pekerja rumah tangga (PRT) yang belum mendapatkan...
Instagram @gytr.art

Opera Majapahit: Gayatri Sang Sri Rajapatni, Merawat Ibu Bhumi

👤 Faustinus Nua 🕔Jumat 30 September 2022, 23:50 WIB
Opera Majapahit: Gayatri Sang Sri Rajapatni akan dipentaskan untuk khalayak ramai pada Sabtu 8 Oktober 2022 di Teater Besar Taman Ismail...
Antara

Saat Ini, Stok Vaksin Covid-19 Tersisa 5 Juta Dosis

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Jumat 30 September 2022, 23:41 WIB
Terdapat daerah dengan laju vaksinasi cepat, sehingga stok vaksin covid-19 menipis. Namun, ada daerah yang stok vaksinnya tinggi, karena...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya