Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara Program Vaksinasi Siti Nadia Tarmizi memastikan, masyarakat yang bukan keanggotaan aktif BPJS Kesehatan akan mendapatkan vaksin covid-19 secara gratis. Pemerintah memastikan vaksinasi dimulai pada Januari 2021.
"Pemberian vaksin tidak melihat (terdaftar) BPJS atau tidak. Seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi kriteria (berhak)," ungkap Siti kepada Media Indonesia, Kamis (17/12).
Meski vaksin covid-19 Sinovac sudah tersedia, namun jumlah dosis masih jauh dari yang dibutuhkan negara. Oleh karenanya, untuk tahap awal vaksinasi, mereka yan masuk dalan prioritas penerima bakal mendapatkan vaksin tersebut.
Prioritas penerima vaksin pertama ialah tenaga medis. kelompok masyarakat dengan risiko kematian atau penyakit yang berat (komorbid). Lalu TNI-Polri, kelompok risiko tinggi seperti kelompok pekerja, termasuk di dalamnya para pedagang pasar, pelayan toko, atau pramuniaga.
Kelompok terakhir adalah para pejabat pemerintah yang terlibat dalam pemberian pelayanan publik. "Intinya sesuai sasaran penerima vaksin covid-19," kata Siti.
Dihubungi secara terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf juga menuturkan, penerima vaksin sudah dijelaskan sesuai arahan presiden Joko Widodo yang menegaskan, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin.
"Pernyataan presiden sudah jelas dan terang benderang. Pemerintah yang menjamin vaksin Covid-19 ini," pungkas Iqbal.
Diketahui, pemerintah menggunakan big data atau data raksasa yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan dalam mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). BPJS Kesehatan mengelola lebih dari 223 juta data peserta JKN-KIS yang berisikan nama lengkap, NIK, alamat, bahkan lengkap dengan pekerjaan hingga riwayat penyakit peserta.
Big data BPJS Kesehatan tersebut yang akan digunakan oleh pemerintah untuk menargetkan sasaran program vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat. (Ins/OL-09)
PRESIDEN Prabowo Subianto resmi menetapkan jajaran Dewan Pengawas dan Direksi baru BPJS Kesehatan untuk masa jabatan 2026–203, ini daftarnya.
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi soal penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan penerima bantuan iuran atau PBI.
Kesiapan layanan cath lab bagi peserta BPJS Kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi pentahelix antara pemerintah, BPJS, dan seluruh pemangku kepentingan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved