Setelah Juliari Ditangkap, Bansos Diubah Bentuk Tunai

PEMERINTAH mengubah skema bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek dari sembako menjadi bantuan sosial tunai (BST) pada 2021.

"Bansos Jabodetabek skema yang kita gunakan ialah BST, tapi teknisnya masih harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Pelaksana tugas Menteri Sosial Muhadjir Effendy di Gedung Kementerian Sosial Jakarta, Senin (14/12).

Sementara itu, bansos di luar Jabodetabek seperti bansos reguler dan jaring pengaman sosial Covid-19 tetap dilanjutkan. Sebut saja untuk kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian program keluarga harapan (PKH), yakni 10 juta KPM. Sedangkan BST khusus penanganan Covid-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM.

Selain itu, juga ada penambahan bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.

"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu," jelas mantan Mendikbud itu.

Terkait penyaluran bansos tunai, pihaknya akan melibatkan PT Pos guna memudahkan penyaluran. Sebab, tidak semua calon penerima bantuan memiliki akun.

"Kelemahan BST ini penggunaannya tidak terkontrol, menurut survei, pertama untuk membeli bahan pokok, tapi yang ketiga untuk beli rokok," sebutnya.

Muhadjir menampik perubahan bentuk bantuan tersebut dampak adanya dugaan korupsi yang dilakukan pejabat Kemensos beberapa waktu lalu.

"Bantuan paket sembako yang disalurkan sejak awal pandemik Covid-19 karena masyarakat butuh sembako," terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya masih memikirkan cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.

"Kami akan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Artinya, lanjut Muhadjir, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kepentingan yang penting-penting saja.

Meskipun demikian, bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021. Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan.

Sebelumnya, terjadi dugaan korupsi bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek. Terdapat lima tersangka, termasuk Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Posisi Juliari kini sementara diisi Muhadjir yang menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Anggaran bansos sembako Jabodetabek yang sempat dikorupsi pada 2020 sebesar Rp6,8 triliun berasal dari alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima oleh Kementerian Sosial. (OL-8)