Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
PP Muhammadiyah meminta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada 2020 menghindari kerumunan massa di arena pemungutan suara. Ini untuk mencegah penularan virus covid-19.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebutkan, pihaknya berharap penyelenggara pemilu bisa memastikan semua tahapan saat hari pencoblosan aman dari penularan virus. "Kami berharap semua proses dalam tahapan penyelenggaraan dan alat-alat yang dipergunakan aman dari virus korona dan kemungkinan terjadinya klaster pilkada," kata Mu’ti dalam keterangan persnya, Sabtu (5/12).
Di samping itu, pihaknya berharap penyelenggara pemilu di semua tingkatan, termasuk TPS, agar menunaikan tugas secara profesional, jujur, adil, akuntabel, dan bersih. "Kami ingin mereka terbebas dari segala praktik tercela yang dapat merusak kredibilitas penyelenggaraan dan keabsahan pilkada," tegasnya.
Dirinya juga meminta agar semua pasangan calon dan para pendukungnya bersikap kesatria, elegan, dan menerima hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Masyarakat berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, bertanggung jawab, dan menjauhi semua bentuk politik uang. "Semua permasalahan diselesaikan sesuai hukum dan peraturan serta menghindari segala bentuk kekerasan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati berharap penyelenggara pemilu bisa memberikan informasi yang lengkap mengenai proses pencoblosan suara kepada petugas di TPS. Pasalnya, jika petugas TPS tidak mengerti cara menjalankan tahapan di tengah situasi pandemi justru berpotensi membahayakan semua pihak.
"Petugas di TPS-nya belum tentu paham juga. Petugas di TPS pemahamannya beda-beda," ujarnya.
Belum lagi, tambahnya, ketika proses pemungutan suara dilakukan kepada pemilih yang positif covid-19 dan tengah menjalani isolasi. "Bagaimana caranya mereka mau kasih hak akses pemilih yang diisolasi? Engggak sekadar petugasnya dikasih baju hazmat kan. Jadi informasinya harus jelas," pungkasnya. (OL-14)
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved