Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PP Muhammadiyah meminta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkada 2020 menghindari kerumunan massa di arena pemungutan suara. Ini untuk mencegah penularan virus covid-19.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebutkan, pihaknya berharap penyelenggara pemilu bisa memastikan semua tahapan saat hari pencoblosan aman dari penularan virus. "Kami berharap semua proses dalam tahapan penyelenggaraan dan alat-alat yang dipergunakan aman dari virus korona dan kemungkinan terjadinya klaster pilkada," kata Mu’ti dalam keterangan persnya, Sabtu (5/12).
Di samping itu, pihaknya berharap penyelenggara pemilu di semua tingkatan, termasuk TPS, agar menunaikan tugas secara profesional, jujur, adil, akuntabel, dan bersih. "Kami ingin mereka terbebas dari segala praktik tercela yang dapat merusak kredibilitas penyelenggaraan dan keabsahan pilkada," tegasnya.
Dirinya juga meminta agar semua pasangan calon dan para pendukungnya bersikap kesatria, elegan, dan menerima hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Masyarakat berpartisipasi aktif dan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, bertanggung jawab, dan menjauhi semua bentuk politik uang. "Semua permasalahan diselesaikan sesuai hukum dan peraturan serta menghindari segala bentuk kekerasan," ujarnya.
Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati berharap penyelenggara pemilu bisa memberikan informasi yang lengkap mengenai proses pencoblosan suara kepada petugas di TPS. Pasalnya, jika petugas TPS tidak mengerti cara menjalankan tahapan di tengah situasi pandemi justru berpotensi membahayakan semua pihak.
"Petugas di TPS-nya belum tentu paham juga. Petugas di TPS pemahamannya beda-beda," ujarnya.
Belum lagi, tambahnya, ketika proses pemungutan suara dilakukan kepada pemilih yang positif covid-19 dan tengah menjalani isolasi. "Bagaimana caranya mereka mau kasih hak akses pemilih yang diisolasi? Engggak sekadar petugasnya dikasih baju hazmat kan. Jadi informasinya harus jelas," pungkasnya. (OL-14)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
Permohonan ini diajukan terhadap Keputusan Termohon tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB sehingga permohonan ini telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan
"Memang tidak mudah melacaknya (kewarganegaraan Orient) terlebih yang bersangkutan (Orient) telah memiliki KTP resmi."
PENYELENGGARAAN pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 telah terwujud.
KOMISIONER KPU Evi Novida Ginting mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Nias Selatan
Pengadu mendalilkan teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dengan menerbitkan surat tentang penjelasan Pasal 102 dan menerima pendaftaran salah satu paslon bupati
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved