Lima Fraksi Menolak, Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Dihentikan

NasDem: Bendera One Piece Ekspresi Politik yang Salah Alamat

Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.

Lestari Moerdijat: Upaya Perlindungan terhadap Korban TPPO Harus Dikedepankan

KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.

Lestari Moerdijat: Dorong Pemanfaatan Hasil TKA untuk Lahirkan Sistem Pendidikan yang Lebih Baik

DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyalurkan PIP dan bantuan paket buku untuk 5.000 pelajar Karawang

Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.

DPR Usul Cak Imin Soal Gubernur Dipilih Presiden Inkonstitusional

Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional

Hidupkan Aktivitas Pemerintahan, NasDem Minta Gibran Segera Berkantor di IKN

WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Ahli Sebut UU TNI Tak Penuhi Syarat Mekanisme Carry Over dan Lemah Kepastian Hukum

UU TNI tidak memenuhi syarat untuk dibentuk melalui mekanisme carry over dan lemah secara kepastian hukum.  

Pakar Sebut Proses Legislasi UU TNI Ugal-Ugalan

Legislasi harusnya menjadi proses yang harus dijalankan oleh DPR dan pemerintah secara cermat dan hati-hati dan bukan administratif dan kegiatan rutin yang dilakukan para pembentuk UU belaka.

Koalisi Sipil Minta DIM Revisi KUHAP Dibuka ke Publik

Isnur meminta pemerintah dan DPR segera membuka dan menyampaikan DIM revisi KUHAP tersebut sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

DPR Kritik MK yang Sering Batalkan UU dengan Dalih Partisipasi Bermakna

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang kerap membatalkan undang-undang hasil pembahasan panjang DPR lewat sidang pengujian.

Soroti Revisi UU Pemilu, Megawati: Jangan Ubah Subtansi Demokrasi

Megawati memperingatkan agar revisi UU Pemilu tidak boleh dilakukan hanya untuk mengubah substansi demokrasi.

Perketat Syarat Pekerja Migran Lewat Revisi UU

Pekerja migran Indonesia adalah wajah negara di luar negeri. Sehingga, ia menilai pekerja migran tersebut harus memiliki kompetensi serta jasmani dan rohani yang sehat.

Membangun Nalar Digital di Tengah Keterbatasan

Memerdekakan Hak Anak

Ironi Dasamuka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia