Di Padmamitra Award, Mensos: Badan Usaha & Masyarakat Solusi Kesra

FOTO : Menteri Sosial Juliari P Batubara didampingi Dirjen  Dayasos Edi Suharto berfoto bersama usai acara malam penganugerahan Padmamitra Award dan Penghargaan bagi  Pilar-Pilar sosial dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALAH satu bentuk apresiasi tertinggi pemerintah terkait  penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan menganugerahan Padmamitra Award dan Penghargaan bagi Pilar-Pilar Sosial.

"Award dan penghargaan untuk menumbuhkan semangat badan usaha dan pilar-pilar sosial  yang belum mendapatkan penghargaan, agar berlomba-lomba dalam penanganan masalah  sosial di wilayah masing-masing, " ujar Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara didampingi Dirjen  Dayasos, Edi Suharto pada malam penganugerahan Padmamitra Award dan Penghargaan bagi  Pilar-Pilar sosial dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Saat ini, kata Juliari, perkembangan corporate social responsibility (CSR) sebagai  kewajiban moral di Indonesia berubah menjadi kewajiban hukum atau legal obligation dengan  diaturnya CSR dalam Pasal 74 Undang-undang Perseroan Terbatas (PT).

"Dengan aturan baru menjadikan ada pergeseran sifat CSR di Indonesia dari awalnya yang  bersifat voluntary (sukarela) lalu berubah menjadi mandatory (wajib), " ungkap Juliari.

Menteri Sosial Juliari P Batubara saat memberikan arahan pada malam penganugerahan Padmamitra Award dan Penghargaan bagi  Pilar-Pilar sosial dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Tak hanya Badan Usaha, peran serta masyakarat melalui pilar-pilar sosial seperti Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyakarat (PSM)  dan lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sehingga patut diperhitungkan.

"Peran serta masyarakat dalam pilar-pilar sosial salah satu wujud dari kolaborasi,  kepedulian, semangat dan tanggung jawab dalam pengimplementasian good governance, "  tandas Juliari.

Ke depan, diharapkan semakin terjadi sinergitas antara dunia usaha dan pilar-pilar sosial semakin erat, sehingga bakal tercipta berbagai terobosan serta inovasi-inovasi baru. 

"Saya percaya sinergi antara dunia usaha dan masyarakat merupakan sebuah solusi jangka  panjang untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang kolaboratif dan inklusif, " tandas  Juliari.

Menteri Sosial Juliari P Batubara didampingi Dirjen  Dayasos Edi Suharto menyerahkan penghargaan kepada Karang Taruna pada malam penganugerahan Padmamitra Award dan Penghargaan bagi  Pilar-Pilar sosial dalam Penanganan Covid-19 Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Padmamitra Award diberikan kepada 15 badan usaha dalam 4 kategori, yaitu Kemiskinan,  Kebencanaan, Keterpencilan, serta Disabilitas.

Enampenerima kategori kemiskinan adalah PT Solusi Bangun Andalas, PT Paiton Energ Conoco Phillips  (GRISSIK) LTD, PT Astra International Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pertamina  (Persero) Integrated Terminal Makassar.

Tiga penerima kategori disabilitas: PT Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia-Jepara  Factory (SAMI-JF), PT Bank Permata Tbk, PT Indosat Tbk.

Tiga penerima kategori kebencanaan: Job Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi,  PT Wings  Surya,  PT United Tractors Tbk.  

Tiga penerima kategori Keterpencilan: PT Asmin Bara Bronang, PT Pertamina EP Asset 1 Rantau  Field, Petrochina International Jabung Ltd

Kategori pilar-pilar sosial terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga  Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna dan Lembaga Kesejahteraan Sosial  (LKS) berdasarkan provinsi dari urutan pertama hingga kelima.  

Untuk PSM yang meraih penghargaan adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi  Banten, Provinsi  D.I Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah,  serta Provinsi Jawa Timur. TKSK adalah  Provinsi  Jawa Timur, Provinsi  Sumatera Selatan, Provinsi  Aceh, Provinsi  Jawa  Tengah, serta Provinsi  Bangka Belitung.

Untuk Karang Taruna adalah Provinsi  Jawa Barat, Provinsi  Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi  D.I Yogyakarta, serta Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu untuk LKS adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi  Jawa Timur, Provinsi  Bali, Provinsi  D.I Yogyakarta,  serta Provinsi  Bengkulu. (RO/OL-09)