Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta lembaga dan kementerian menghilangkan ego sektoral dalam mengakselerasi penurunan stunting atau kondisi gagal pertumbuhan pada anak. Penanganan masalah kesehatan itu harus dituntaskan secara bersama.
"Setiap lembaga yang terlibat diminta menghilangkan ego sektoral karena konvergensi membutuhkan kerja sama antarpihak," kata Ma'ruf seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (22/10).
Ma'ruf mengatakan untuk menurunkan angka stunting dibutuhkan sinergi dan konvergensi antarkementerian dan lembaga. Kerja sama juga diperlukan mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga desa.
Baca juga: Anggota DPR Minta Seluruh Aspek Vaksinasi Covid-19 Transparan
"Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi sering kali tidak mudah diwujudkan. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya keras dari kita semua," ujarnya.
Ma'ruf mengatakan langkah awal menurunkan stunting adalah dengan menganalisa situasi dan pemetaan program. Pemetaan ini untuk menghindari tumpang tindih program yang ada.
"Lalu bila ada program yang belum ada bisa diidentifikasi," imbuhnya.
Selain pemerintah pusat, Wapres berharap kepala daerah memiliki komitmen kuat dalam upaya percepatan pencegahan stunting.
"Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan komitmen untuk menekan angka stunting hingga mencapai 14% di tahun 2024.
Presiden memerintahkan agar upaya ini difokuskan pada 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. (OL-1)
Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke IKN Kalimantan Timur meninjau fasilitas pendidikan dan pasar, masyarakat antusiasi berfoto dengan Gibran di IKN
Kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini disambut hangat oleh warga, para pelancong, hingga pengemudi ojek daring (online) yang berada di area stasiun.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjanjikan pemerintah pusat akan mempercepat pemulihan infrastruktur di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, pascabanjir dan longsor.
Gibran bertolak dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (4/12) sekitar pukul 05.00 WIB menuju Bandara Internasional Minangkabau, Sumatra Barat.
SAAT mengunjungi Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Cirebon, Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menerima surat dari seorang siswa.
SEJUMLAH pedagang mengeluhkan harga sejumlah komoditas pangan yang masih mahal saat Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pasar Jagasatru.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved