Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin meminta lembaga dan kementerian menghilangkan ego sektoral dalam mengakselerasi penurunan stunting atau kondisi gagal pertumbuhan pada anak. Penanganan masalah kesehatan itu harus dituntaskan secara bersama.
"Setiap lembaga yang terlibat diminta menghilangkan ego sektoral karena konvergensi membutuhkan kerja sama antarpihak," kata Ma'ruf seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (22/10).
Ma'ruf mengatakan untuk menurunkan angka stunting dibutuhkan sinergi dan konvergensi antarkementerian dan lembaga. Kerja sama juga diperlukan mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga desa.
Baca juga: Anggota DPR Minta Seluruh Aspek Vaksinasi Covid-19 Transparan
"Konvergensi adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi sering kali tidak mudah diwujudkan. Untuk mewujudkannya diperlukan upaya keras dari kita semua," ujarnya.
Ma'ruf mengatakan langkah awal menurunkan stunting adalah dengan menganalisa situasi dan pemetaan program. Pemetaan ini untuk menghindari tumpang tindih program yang ada.
"Lalu bila ada program yang belum ada bisa diidentifikasi," imbuhnya.
Selain pemerintah pusat, Wapres berharap kepala daerah memiliki komitmen kuat dalam upaya percepatan pencegahan stunting.
"Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah, pencegahan stunting dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan di daerah dan semua sumber daya yang diperlukan dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan komitmen untuk menekan angka stunting hingga mencapai 14% di tahun 2024.
Presiden memerintahkan agar upaya ini difokuskan pada 10 provinsi yang memiliki prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. (OL-1)
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
WAKIL Presiden, Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pemidanaan semata.
Partai Amanat Nasional (PAN) mewacanakan pengusungan Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
WAKIL Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1).
Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke IKN Kalimantan Timur meninjau fasilitas pendidikan dan pasar, masyarakat antusiasi berfoto dengan Gibran di IKN
Kehadiran orang nomor dua di Indonesia ini disambut hangat oleh warga, para pelancong, hingga pengemudi ojek daring (online) yang berada di area stasiun.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.
Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.
Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.
Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.
510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved