Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sosial Juliari P Batubara memastikan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) graduasi - Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki persyaratan yang cukup sebagai kreditor. Ia pun mendorong Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) merekrut mereka sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Sebab sudah termonitor mengenai konduitenya, termonitor usahanya, datanya juga jelas. Kita punya banyak KPM-PKH graduasi yang sudah memiliki usaha. Mereka ini bisa langsung ditawari KUR,” kata Mensos dalam keterangan resmi, Minggu (20/9).
Untuk diketahui, KPM yang sudah graduasi merupakan target nasabah yang paling aman. Jumlah KPM-PKH yang cukup ini banyak juga menjanjikan bagi perbankan.
“KPM yang kita punya itu puluhan juta, kalau diambil sekian persen saja sudah sekian juta. Sehingga tidak perlu cari nasabah yang baru,” katanya.
Juliari berharap Himbara dapat bekerja aktif mencari mantan KPM-PKH yang sudah tergraduasi ini. Menurutnya, menemukan KPM-PKH tergraduasi tidak sulit, karena sudah tersedia banyak jaringan. “Kan ada koordinator regional, koordinator wilayah, atau juga pendamping,” katanya.
Tak hanya itu, Juliari juga meminta kepada pimpinan daerah seperti gubernur, bupati atau wali kota untuk berperan menjembatani penyaluran KUR antara perbankan kepada KPM-PKH graduasi. “KPM yang graduasi yang berdagang dan perlu modal, bisa kawinkan saja dengan bank. Kasihlah kredit nanti yang sudah graduasi sudah tidak perlu lagi terima bantuan,” katanya.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazarudin mengatakan KPM yang telah graduasi dari awal tahun hingga Agustus ini mencapai 711.126 keluarga, atau mencapai 71,1% dari target yakni 1 juta KPM. (H-2)
Kemensos mengirimkan Tim Asesmen khusus ke Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memverifikasi status sosial ekonomi keluarga YBS.
Kementerian Sosial (Kemensos) mengirim Tim Asesmen ke Ngada, NTT, untuk mendalami kondisi keluarga YBS, anak SD yang bunuh diri beberapa waktu lalu.
Kemensos menonaktifkan 13,5 juta peserta BPJS Kesehatan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sepanjang 2025.
Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria.
Persoalan keterbatasan kapasitas, terutama pada Sekolah Rakyat yang belum memiliki gedung sendiri dan masih memanfaatkan sentra atau balai milik Kementerian Sosial.
Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved