Keluhan Bansos Tinggi, KPK Minta Kemensos Perbaiki DTKS

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Sosial untuk terus memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu menyusul banyaknya keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Selama pemberian program bansos pandemi covid-19, KPK menerima 1.074 keluhan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers seusai bertemu dengan Menteri Sosial Juliari Batubara di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (9/9).

Baca juga: Pemerintah Gandeng Perusahaan Swasta Produksi Vaksin Merah Putih

"Kami melihat masih banyak keluhan dari masyarakat terkait bansos. Catatan KPK yang ada dari aplikasi pemantauan Jaga Bansos, kita menerima 1.074 keluhan terkait bansos hingga 4 September 2020," ucap Lili.

KPK membeberkan ada tiga provinsi yang paling banyak dikeluhkan dalam penyaluran bansos yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Keluhan terbanyak dilaporkan yakni warga yang tidak mendapat bantuan meski sudah mendaftar dan seharusnya menerima bantuan.

Berdasarkan tingginya aduan masyarakat itu, KPK merekomendasikan agar Kemensos membenahi validasi data penerima bantuan. Kemensos juga diminta untuk segera memperbaiki DTKS yang merupakan basis data penyaluran bansos.

"Kami telah memberikan masukan paling tidak tentang validasi data itu penting untuk DTKS. Validasi itu menjadi hal utama untuk menghindari keluhan-keluhan tersebut," ungkap Lili.

KPK juga merekomendasikan agar Kemensos memantau langsung penyaluran bansos di pemda agar keluhan-keluhan dari masyarakat bisa segera diselesaikan.

Sementara itu, Mensos Juliari Batubara menyatakan pihaknya berupaya agar semua yang berhak menerima bantuan agar bisa tersalurkan. Kemensos pun telah mendorong pemda sebagai penyedia data penerima bantuan memastikan semua yang berhak mendapat bantuan.

Juliari mengatakan sejumlah kementerian/lembaga pusat juga telah mengalokasikan bantuan agar bisa menyalurkan ke masyarakat yang belum menerima.

"Baik Kemensos ataupun kementerian/lembaga lainnya yang diberi tugas penyaluran bansos mempunyai alokasi. Artinya alokasi itu sudah dihitung berdasarkan populasi dan yang masuk DTKS di daerah tersebut," ujar Juliari. (OL-6)