Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana untuk bisa memberikan vaksin covid-19 secara gratis pada awal 2021 mendatang. Vaksin gratis akan diberikan berdasarkan data peserta BPJS Kesehatan.
"Vaksin bantuan pemerintah melalui bujet APBN dan data BPJS Kesehatan, nanti ada istilahnya vaksin gratis secara massal yang diharapkan di awal tahun depan," ujar Erick dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, di Jakarta, Kamis (27/8).
Ia mengatakan, pemerintah akan mengupayakan pemberian vaksin secara gratis secara masif. Namun, juga ada wacana agar penerima vaksin gratis hanya masyarakat yang tidak mampu.
"Kami mengusulkan bila memungkinkan masyarakat bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu. Jadi yang terdata di BPJS Kesehatan, tapi dengan tingkat daya beli berapa harus mandiri. Ini upaya kita juga untuk menekan upaya cashflow pemerintah," ujarnya.
Baca juga: 146 Calon Subjek Vaksin Korona Diperiksa, 10 Orang tidak Layak
Jadi, lanjut Erick, nantinya akan ada dua skema pemberian vaksin covid-19 pada awal 2021. Vaksin gratis dan vaksin yang harus dibeli secara mandiri oleh masyarakat yang bukan anggota BPJS Kesehatan atau masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang memiliki daya beli tinggi.
"Karena saat ini kalau melihat dari data-data ekonomi, pemasukan kepada negara cukup rentan. Jadi kami juga mengusulkan bila memungkinkan masyarakat juga bisa membayar vaksin mandiri untuk yang mampu," tutupnya.(OL-5)
MENKO PM Muhaimin Iskandar memastikan sebanyak 106 ribu peserta data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang merupakan pasien katastropik sudah aktif kembali.
MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam pemutakhiran data PBI JKN.
WALI Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengklarifikasi soal penonaktifan peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehataan penerima bantuan iuran atau PBI.
Kesiapan layanan cath lab bagi peserta BPJS Kesehatan ini merupakan hasil kolaborasi pentahelix antara pemerintah, BPJS, dan seluruh pemangku kepentingan.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mengajak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berkolaborasi untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan.
Pernyataan Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan berpotensi menyesatkan publik dan memicu penyebaran hoaks
Memahami perbedaan mendasar antara Super Flu, Influenza, dan Covid-19 bukan hanya soal ketenangan pikiran, tetapi juga tentang ketepatan penanganan medis untuk mencegah komplikasi serius.
GURU Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, Dominicus Husada, menilai penularan virus Nipah tidak sebesar kasus covid-19 yang menjadi pandemi.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved