92% Anggaran Kemensos Tahun 2021 Dipakai untuk Bansos

RANCANGAN Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2021 berjumlah Rp92,82 triliun. Angka ini turun dari anggaran tahun lalu sebesar Rp134 triliun.

Menteri Sosial, Juliari Batubara mengatakan, dari rencana anggaran tersebut dilihat dari struktur anggaran sebagian besar atau 92% digunakan untuk belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp85,56 triliun.

"Sisanya belanja pegawai 0,55%, Rp511,93 miliar, belanja modal 1,30 %, Rp1,21 triliun dan belanja barang 5,97%, Rp5,54 triliun," ungkap Juliari dalam konferensi pers secara daring, Jumat (14/8).

Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, untuk program reguler Kemensos akan terus berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai.

"PKH dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp28,71 triliun dan dari arahan bapak presiden program ini akan kami sempurnakan dalam rangka membantu percepatan penanggulangan stunting yang merupakan salah satu major project daripada pemerintah di tahun 2021-2024," sambungnya.

Baca juga: Dapat Anggaran Terbesar di 2021, Ini Fokus Kementerian PUPR

Untuk program Kartu Sembako, target tahun 2021 berjumlah 18,8 juta KPM dengan anggaran Rp45,12 triliun dengan besaran Rp200.000 per KPM per bulan dari sebelumnya berjumlah Rp150.000

"Ini untuk juga menjaga daya beli memastikan bahwa konsumsi di keluarga-keluarga dengan income terbawah tetap terjaga khususnya di masa pandemi," ujar Juliari.

Untuk Bantuan Sosial Tunai akan tetap diadakan pada tahun depan. Namun, sementara ini Kemensos menganggarkan untuk jangka waktu selama enam bulan dengan besaran Rp200.000 per KPM per bulan.

"Kita ambil indeksnya agar sama dengan program kartu sembako dengan anggaran sebesar Rp12 triliun," tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang akan menjadi data referensi satu-satunya untuk seluruh program perlindungan dan jaminan sosial. 

Jumlah anggaran yang disiapkan untuk DTKS sebesar Rp1,36 triliun dengan cakupan sekitar 60% dari rumah tangga atau 42,8 juta rumah tangga yang saat ini cakupannya 40%.

"Jadi, akan kita naikkan coverage daripada datanya dari 40% menjadi 60% sehingga akan menjadi lebih banyak lagi database yang kita miliki dengan keluarga income terendah dan juga selain itu juga dengan melakukan verifikasi dan validasi secara nasional," pungkas Juliari. (A-2)