Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAK kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia akibat perilaku elite politik yang menggunakan instrumen tersebut untuk kepentingan politik sesaat.
“Saya tidak setuju kebebasan beragama di Indonesia mundur. Kekerasan bernuansa agama mengemuka jelang perhelatan politik,” kata Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu’ti ketika dihubungi, Jumat (24/7)
Mu’ti memberi contoh kasus kekerasan atas nama agama biasanya muncul jelang perhelatan politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Dan, kekerasan itu tidak hanya dilakukan oleh kelompok agama tertentu, khususnya Islam. Banyak kekerasan pelakunya non Muslim di mana umat Islam kemudian menjadi korban,” ungkapnya.
Namun demikian Mu’ti sepakat bahwa kondisi demokrasi di Indonesia belakangan ini mengalami penurunan. Hal ini, ungkapnya, akibat perilaku sejumlah elite politik yang mencoba meluruhkan nilai demokrasi demi ambisi kekuasaannya.
Baca juga : Indonesia Terima 100 Ventilator Noninvasif dari Australia
“Ini juga tercermin dari menguatnya fenomena politik dinasti dan oligarki politik. Praktik demokrasi hanya sedikit berubah dari zaman Orde Baru. Tanpa nilai, demokrasi berubah menjadi instrumen kekuasaan,” paparnya.
Sebelumnya Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengklaim kebebasan beragama di Tanah Air tengah merosot. Hal tersebut sejalan dengan kemerosotan demokrasi di Indonesia maupun dunia.
"Dalam tahun-tahun terakhir, memang muncul kesimpulan para sarjana bahwa Indonesia tengah mengalami kemunduran demokrasi seiring berjalannya demokrasi yang merosot di dunia," ungkapnya
Usman menyebutkan adanya kecenderungan menguatnya kekuatan konservatif atas nama agama. “Kelompok-kelompok vigilante menggunakan provokasi retorika yang berbau kebencian dan berkolaborasi dengan para elit untuk kemudian mendorong kekerasan," jelasnya. (OL-2)
Seperti diketahui bencana banjir Pekalongan yang telah merendam permukiman mereka selama hampir satu bulan hingga saat ini masih belum tertangani dengan baik.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski Iran tengah diguncang.
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Komisi III DPR RI meluruskan berbagai narasi keliru soal KUHP baru, menegaskan pidana mati, pasal presiden, zina, hingga demo tetap dibatasi prinsip keadilan.
Revisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMSK 2026 tidak menyelesaikan masalah mendasar.
Polri pastikan dua kerangka di Gedung ACC Kwitang adalah Reno dan Farhan. Hasil forensik: tewas akibat luka bakar tanpa tanda penganiayaan.
Abdul Mu’ti menukil buku Tom Nichols Matinya Kepakaran (The Death Of Expertise) yang menggambarkan ilmuwan itu semakin tersaingi oleh berbagai teknologi.
Bencana yang terjadi dengan demikian bukan sarana memecah belah umat, apalagi provokasi gerakan-gerakan antikeindonesiaan.
Jamaah An-Nadzir di Gowa, Sulawesi Selatan, menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026, sama dengan Muhammadiyah.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Muhammadiyah mendukung penuh tanpa ragu.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak umat menyikapi perbedaan awal Ramadan dengan bijak serta menjadikan puasa sebagai perekat sosial dan penguat akhlak.
UMAT Islam di berbagai belahan dunia bersiap menyambut puasa Ramadan 1447 H.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved