Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio mengatakan Indonesia harus memiliki kedaulatan vaksin untuk dapat menangkal virus SARS-CoV-2 yang saat ini tengah mewabah. Pasalnya jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, yakni mencapai 260 juta jiwa. Lalu, untuk mendapatkan perlindungan yang memadai, kita harus memastikan bahwa sekitar 70 persen atau 170 juta jiwa masyarakat memiliki kekebalan terhadap covid-19.
“Bukan dengan cara menceburkan mereka ke wabah ya. Kemudian ada proses seleksi, yang kuat akan hidup yang lemah akan mati misalnya, bukan demikian. Tapi kita melalui vaksinasi,” ujar Amin dalam Seminar PPRA LX Lemhannas RI, Selasa (21/7).
Amin menuturkan jika Indonesia tidak memiliki kedaulatan vaksin covid-19, maka negara harus bersiap menanggung biaya sekitar Rp52 triliun untuk mengimpor vaksin dari luar negeri.
Baca juga: Eijkman: Impor Vaksin Covid-19 untuk Penanganan Jangka Pendek
Di samping itu, suplai vaksin juga akan menjadi kendala sebab produsen di luar negeri belum tentu sanggup memasok vaksin dengan jumlah hingga ratusan juta ke Indonesia dalam waktu singkat.
Amin memprediksi dibutuhkan waktu sekitar tujuh tahun untuk menyelesaikan vaksinasi bagi 70 persen masyarakat Indonesia jika kita hanya mengimpor vaksin dari negara lain.
“Pabrik di luar negeri pasti harus mensuplai ke negara lainnya juga. Kalau Indonesia mendapat jatah misalnya satu juta dosis per minggu, maka kita butuh 350 minggu untuk menyelesaikan vaksinasi berarti tujuh tahun baru selesai. Yang ingin saya tekankan adalah kita harus mampu punya kapasitas menghasilkan vaksin sendiri supaya kita punya kedaulatan dan perusahaan Indonesia sudah mampu menghasilkan 350 juta dosis per tahun,” tandasnya. (OL-14)
