Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mendorong Universitas Terbuka untuk membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat.
Mengingat, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kampus yang menerapkan pembelajaran jarak jauh ini untuk berkontribusi meningkatkan angka tersebut.
"Hal ini juga sesuai dengan roadmap pemerintah dalam menyediakan pendidikan tinggi dalam skala tidak terbatas dan biaya yang terjangkau bagi masyarakat," kata Ma’ruf saat memberikan sambutan dalam wisuda daring, Selasa (21/7).
Baca juga: Presiden: Segera Adaptasi Sistem Pendidikan Baru
Menurutnya, Universitas Terbuka sudah menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Terutama, memberikan kesempatan bagi masyakarat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi.
"Selain biaya yang terjangkau dan mudah diakses oleh siapa pun, kualitasnya pun terjamin," imbuhnya.
Apalagi, lanjut dia, Universitas Terbuka selama ini dikenal sebagai pionir pembelajaran jarak jauh. Pada masa pandemi covid-19, ini merupakan metode utama untuk melaksanakan pendidikan dan pembelajaran.
Baca juga: Dampak Pandemi, Kualitas Pendidikan Alami Penurunan
Dengan pembelajaran secara daring yang mengandalkan akses internet, diharapkan potensi penularan covid-19 dapat ditekan. "Kami mengakui bahwa dalam pembelajaran secara daring, Universitas Terbuka merupakan leader di Indonesia,” pungkas Ma’ruf.
Dia menilai metode pembelajaran jarak jauh Universitas Terbuka sangat cocok diterapkan di semua tingkat pendidikan. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
“Termasuk madrasah dan pondok pesantren yang pernah melaksanakannya,” tutupnya.(OL-11)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Secara sederhana, zoonosis adalah penyakit infeksi yang ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia.
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved