Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
MENTERI Sosial Juliari P Batubara terus mengecek proses distribusi bansos sembako bantuan Presiden. Kemarin, Selasa (19/5), Mensos meninjau langsung distribusi di dua titik wilayah Jakarta Selatan, yaitu di RT 01 RW 02 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru dan di RT 14 RW 001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak.
Pada penyaluran di lokasi pertama, Mensos didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri.
Menurut Mensos, KPK hadir untuk mengawasi proses penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan.
Baca juga: Ada Bansos buat Tokoh Masyarakat
“Saya mengajak KPK meninjau proses penyaluran bansos. Ini sejalan dengan instruksi Presiden agar kami yang ditugasi menyalurkan bansos ada pendampingaan dari institusi seperti KPK, BPKP, dan LKPP saat pengadaan,” kata Mensos di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/5), seperti dikutip dari keterangan resmi.
Sejalan dengan keterangan Mensos, Ketua KPK menyatakan kedatangannya untuk melaksanakan fungsi pengawasan.
“Kami sengaja datang pada penyaluran bansos untuk memberikan kepastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran,” kata Ketua KPK.
Menurut Firli, berdasarkan surat pedoman pelaksanaan program bantuan sosial, data penerimaan bantuan sosial adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Jika ditemukan warga yang layak menerima, padahal tidak masuk DTKS wajib dimasukan. Sebaliknya jika ada nama di DTKS, tapi sudah tidak layak menerima harus dikeluarkan. Bansos harus tepat sasaran,” kata Firli.
Penyaluran bansos sembako di RW 02 Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru dibagikan untuk 13 RT. Rinciannya antara lain tahap I sebanyak 709 paket, tahap II kedua (beras) 704 paket, serta tahap III 1.361 paket.
Penyaluran bansos tahap III di DKI Jakarta sendiri mencakup total 2,1 juta KK. Sebanyak 1,3 juta KK menggunakan anggaran dari Kemensos dan 850 ribu KK dari angaran Pemprov DKI.
“Pada proses penyaluran bansos sembako tahap III di DKI Jakarta menggunakan data by name by address, juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan data pada tahap sebelumnya,” kata Mensos.
Pada penyaluran bansos tahap III ini, lanjut Mensos, terjadi penambahan penerima. Hal ini disebabkan adanya data baru yang diusulkan oleh RT RW dan kelurahan.
“Saya kira itu bagus, ada penambahan penerima bansos di tahap III. Itu artinya semakin akurat dibanding dua tahap sebelumnya. Jadi, wajar saja kalau di tahap pertama masih terjadi trial and error,” katanya.
Mensos percaya penyaluran bansos taat pada rambu-rambu dan menghindari potensi-potensi pelanggaran.
"Sejauh ini berjalan lancar serta tidak ditemukan potensi penyelewengan,” ujarnya.
Di lokasi kedua di Pondok Labu, Mensos didampingi Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Matali.
Untuk RW 001 dengan 14 RT disalurkan bagi 1.734 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 553 paket bansos dan secara simbolis diserahterimakan kepada 5 RT.
Berdasarkan data di wilayah Pondok Labu, bansos sembako dari Presiden telah disalurkan sebanyak 3 tahap ditambah sekali dari Pemprov DKI Jakarta.
“Pesan dari Presiden Jokowi untuk memastikan warga menerima sembako tahap III telah beres disalurkan sebelum lebaran tiba. Seusai lebaran masih ada 3 tahap penyaluran sembako lagi,” kata Mensos.
“Kalau bansos sembako masih ada dan ikhlas untuk berbagai dengan tetangga itu lebih baik serta tidak ada salahnya untuk saling berbagi,” pungkasnya. (OL-1)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
"Kekuasaan itu kan alat. Alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang tertindas, alat untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang masih miskin."
Banyak anak yang sudah putus sekolah ternyata enggan kembali bersekolah, bahkan sebagian sudah melewati usia sekolah dasar.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa belum semua peralatan Sekolah Rakyat berada di masing-masing lokasi karena terkendala pengiriman dan lain sebagainya.
Sebelum memulai MPLS, para siswa akan menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang meliputi pengecekan tekanan darah, mata, telinga, dan berbagai tes kesehatan lain.
Cak Imin menjelaksan kurikulum itu digunakan agar Sekolah Rakyat dapat memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki murid demi menghasilkan lulusan yang berdaya dan mandiri.
Lebih lanjut, menurut Anggi sejauh ini masih ada perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved