Headline
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Gencatan senjata diharapkan mengakhiri perang yang sudah berlangsung 12 hari.
Kehadiran PLTMG Luwuk mampu menghemat ratusan miliar rupiah dari pengurangan pembelian BBM.
KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, mengingatkan pemerintah agar tidak coba-coba menerapkan herd immunity dalam penanganan covid-19.
Menurut JK, sapaan akrabnya, konsep ini sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan banyak korban.
“Penerapan herd immunity bisa saja korbannya banyak. Seperti yang dilakukan Swedia. Dia tidak melakukan lockdown dan tingkat kematiannya lima kali lipat dibanding negara sekitar, akibat mencoba herd immunity,” ujar JK dalam diskusi virtual, Selasa (19/5).
Baca juga: JK: Lawan Pandemi dengan Segitiga Covid-19
“Boleh saja (dicoba), tapi korbannya banyak. Kalau korban materi masih bisa diganti, tapi kalau kematian jiwa bagaimana?” pungkas mantan Wakil Presiden RI.
Penerapan herd immunity dikatakannya belum tentu menyebabkan masyarakat kebal terhadap covid-19. Dia menekankan lebih baik masyarakat melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Itu merupakan cara berdamai dengan covid-19.
Baca juga: Menlu Swedia: Kami tidak Memiliki Strategi Imunitas Sosial
Namun, jika berdamai diartikan dengan membiarkan masyarakat melakukan kegiatan di tengah pandemi, ini akan meningkatkan risiko kematian. “Ini kan virus ganas. Kalau kita ingin berdamai tapi virusnya tidak bagaimana?” imbuh JK.
Jusuf Kalla berpendapat nyawa manusia harus tetap diprioritaskan. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah terlebih dahulu berupaya mengurangi penyebaran covid-19.
“Prioritas pertama menyelesaikan virusnya, menahan, mengurangi dan mematikan. Kalau ini selesai, orang-orang bisa bangkit, ekonomi bisa jalan lagi, orang bisa bekerja lagi,” tutupnya.(OL-11)
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
JK mengkritisi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia yang disebut sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari antusiasme pencari kerja yang membludak saat pembukaan job fair di Bekasi.
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Ishaq Iskanda, Sabtu (21/6) mengatakan Tim Terpadu Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan satu kasus suspek Covid-19.
Peneliti temukan antibodi mini dari llama yang efektif melawan berbagai varian SARS-CoV, termasuk Covid-19.
HASIL swab antigen 11 jemaah Haji yang mengalami sakit pada saat tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, menunjukkan hasil negatif covid-19
jemaah haji Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala penyakit pascahaji. Terlebih, saat ini ada kenaikan kasus Covid-19.
Untuk mewaspadai penyebaran covid-19, bagi jamaah yang sedang batuk-pilek sejak di Tanah Suci hingga pulang ke Indonesia, jangan lupa pakai masker.
Masyarakat harus selalu waspada serta selalu menjaga pola hidup sehat bersih (PHBS).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved