Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KETUA Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, mengingatkan pemerintah agar tidak coba-coba menerapkan herd immunity dalam penanganan covid-19.
Menurut JK, sapaan akrabnya, konsep ini sangat berisiko dan berpotensi menimbulkan banyak korban.
“Penerapan herd immunity bisa saja korbannya banyak. Seperti yang dilakukan Swedia. Dia tidak melakukan lockdown dan tingkat kematiannya lima kali lipat dibanding negara sekitar, akibat mencoba herd immunity,” ujar JK dalam diskusi virtual, Selasa (19/5).
Baca juga: JK: Lawan Pandemi dengan Segitiga Covid-19
“Boleh saja (dicoba), tapi korbannya banyak. Kalau korban materi masih bisa diganti, tapi kalau kematian jiwa bagaimana?” pungkas mantan Wakil Presiden RI.
Penerapan herd immunity dikatakannya belum tentu menyebabkan masyarakat kebal terhadap covid-19. Dia menekankan lebih baik masyarakat melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti menggunakan masker dan rajin mencuci tangan. Itu merupakan cara berdamai dengan covid-19.
Baca juga: Menlu Swedia: Kami tidak Memiliki Strategi Imunitas Sosial
Namun, jika berdamai diartikan dengan membiarkan masyarakat melakukan kegiatan di tengah pandemi, ini akan meningkatkan risiko kematian. “Ini kan virus ganas. Kalau kita ingin berdamai tapi virusnya tidak bagaimana?” imbuh JK.
Jusuf Kalla berpendapat nyawa manusia harus tetap diprioritaskan. Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah terlebih dahulu berupaya mengurangi penyebaran covid-19.
“Prioritas pertama menyelesaikan virusnya, menahan, mengurangi dan mematikan. Kalau ini selesai, orang-orang bisa bangkit, ekonomi bisa jalan lagi, orang bisa bekerja lagi,” tutupnya.(OL-11)
Apa yg sedang terjadi dengan wajah penegakan hukum di Indonesia?
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
PASCAPANDEMI, penggunaan masker saat ini mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Namun demikian, penggunaan masker nyatanya menjadi salah satu benda penting untuk melindungi diri.
Pengurus IDI, Iqbal Mochtar menilai bahwa kekhawatiran masyarakat terhadap vaksin berbasis Messenger Ribonucleic Acid (mRNA) untuk covid-19 merupakan hal yang wajar.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
PEMERINTAH Amerika Serikat membekukan dana sebesar 500 juta dolar AS yang dialokasikan untuk proyek vaksin mRNA produksi produsen bioteknologi CureVac dan mitranya, Ginkgo Bioworks.
Stratus (XFG), varian COVID-19 baru yang kini dominan di Indonesia, masuk daftar VOM WHO. Simak 5 hal penting menurut Prof. Tjandra Yoga Aditama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved