Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Joko Widodo menyaksikan penyaluran Bansos Sembako Tahap 3 di RW 07, Kelurahan dan Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin pagi (18/5). Presiden menyatakan, kunjungannya ini untuk memastikan pendistribusian sembako berjalan lancar.
“Pagi hari ini saya ingin memastikan penyaluran sembako ke masyarakat, khususnya di Jabodetabek. Tadi saya melihat masyarakat sudah menerima bantuan yang pertama sudah diterima,” kata Presiden
“Bantuan yang ke-2 sudah diterima. Kemarin serta hari ini sudah diterima bantuan yang ke-3. (Masyarakat) sudah (menerima bansos sembako) yang ke-3,” katanya. Dalam kesempatan ini, Presiden berdialog dengan beberapa warga yang terdaftar sebagai penerima bansos.
Presiden berbincang dan menanyakan mereka sudah berapa kali menerima bansos. Dan warga yang ditanya Presiden menjawab sudah menerima yang ketiga. “Sudah yang ketiga kali ya?” Presiden bertanya. Dan dijawab “iya” oleh masyarakat.
Dalam kesempatan sama, Mensos Juliari menyatakan, penyaluran bansos sembako ini adalah penyaluran Tahap III, yang sudah dimulai sejak Sabtu (16/05) lalu. “Setelah lebaran, masih ada tiga tahap lagi sehingga total menjadi enam tahap untuk DKI Jakarta dan Bodetabek,” kata Mensos di lokasi penyaluran bansos.
Kepada media, Mensos juga menjelaskan, saat ini sudah tidak ada perbedaan data lagi antara Kementerian Sosial dengan Pemprov DKI Jakarta dalam distribusi bansos bantuan Presiden. Hal ini karena pemerintah daerah (pemda) termasuk Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan up dating data.
“Dari Pemprov DKI Jakarta ada penambahan data penerima bansos dari Pemprov DKI Jakarta, yakni sebanyak 2,1 juta kepala keluarga (KK). Jadi karena anggaran Kemensos hanya untuk 1,3 juta KK, maka sisanya yang 800.000 – an, anggarannya dari APBD DKI Jakarta,” kata Mensos.
Kepada seluruh pemda, Mensos Juliari menyatakan, pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk memperbarui data masyarakat penerima bansos. Karena, data masyarakat miskin dan rentan ini, akan tetap digunakan untuk bansos reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako -- bahkan setelah pandemi selesai.
Dalam pantauannya, distribusi bansos sudah berjalan lebih baik. “Di Jabodetabek, saya tidak lagi melihat adanya perbedaan di masyarakat. Ya kalau 1-2 dari 2,1 juta penerima saya kira wajar,” kata ayah dua anak ini. Mensos mempersilakan warga yang ada keluhan untuk datang ke RT/RW atau kantor desa/kelurahan.
Terkait bantuan sosial tunai (BST), Mensos memastikan sudah menindaklanjuti arahan Presiden agar mempercepat distribusinya. Langkah yang diambil Mensos adalah Kepada PT Pos, Mensos memerintahkan agar menambah titik bayar, loket-loket, dan titik penyaluran. Selama ini PT Pos sudah melakukan penjangkuan dengan komunitas, namun Mensos menilai masih kurang banyak.
Mensos meminta PT Pos agar bisa lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memperbanyak membuka kios di kantor desa, di sekolah, atau lokasi yang mudah diakses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setempat.
Untuk meningkatkan volume penyaluran, dan memberikan kesempatan lebih luas melayani KPM yang menerima BST, Mensos juga memerintahkan PT Pos untuk memperpanjang durasi penyaluran. “Bisa dimulai dari jam 07.00 sampai dengan selesai. Dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani,” kata Mensos.(OL-09)
Distribusi bansos sembako menjangkau 2,7 juta KK. Dimana untuk DKI Jakarta menjangkau 2,1 juta KK, dan Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi (Bodetabek/daerah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) menjangkau 600.000 KK.
BST disalurkan kepada warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek sebanyak 9 juta KK. Mereka adalah KPM di luar penerima PKH dan Program Sembako, dengan indeks bantuan Rp600 ribu/KK/bulan selama tiga bulan, mulai April, Mei, dan Juni 2020.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved