KOMISI Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa hanya ada 286 pemda yang telah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan sisanya tidak.
Karenanya, terjadi banyak masalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan virus korona (covid-19). Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Juliari P Batubara membenarkan jika masih banyak pemda yang belum disiplin memperbarui DTKS.
Namun, saat ditanya daerah mana saja yang belum memperbarui DTKS, Mensos enggan menjelaskan lebih lanjut.
“Banyak sekali, tapi memang kami tidak bisa rilis karena kami ingin jaga hubungan kemitraan kami dengan pemda-pemda,” kata Juliari saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (16/5).
Menurut Juliari, keterangan dari KPK tersebut sebenarnya ingin menyampaikan kepada publik bagaimana sesungguhnya alur data yang masuk ke Kemensos. Bahwa data-data tersebut sebenarnya ada di bawah kendali pemda masing-masing.
Baca juga : Mensos Minta Dinsos Kab/Kota Perbaiki Data BST
“Bukan Kemensos yang pegang kendali 100 persen terhadap data keluarga miskin,” imbuhnya.
Mensos mengatakan, Kemensos akan terus mengingatkan pemda agar lebih rajin memperbarui data mereka. Sebab, saat ini sudah disediakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SKIS-NG) yang berfungsi untuk mempermudah pembaruan data.
Sedangkan regulasi terkait pendataan dan penyaluran bansos yang menjadi panduan dalam teknis pendataan dan penyaluran sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
“SIKS-NG ini sudah ada di seluruh kantor Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Indonesia. Bahkan sudah ada SIKS-NG yang berbasis Android,” tandasnya. (OL-7)
