Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
KOMISI Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa hanya ada 286 pemda yang telah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan sisanya tidak.
Karenanya, terjadi banyak masalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan virus korona (covid-19). Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Juliari P Batubara membenarkan jika masih banyak pemda yang belum disiplin memperbarui DTKS.
Namun, saat ditanya daerah mana saja yang belum memperbarui DTKS, Mensos enggan menjelaskan lebih lanjut.
“Banyak sekali, tapi memang kami tidak bisa rilis karena kami ingin jaga hubungan kemitraan kami dengan pemda-pemda,” kata Juliari saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (16/5).
Menurut Juliari, keterangan dari KPK tersebut sebenarnya ingin menyampaikan kepada publik bagaimana sesungguhnya alur data yang masuk ke Kemensos. Bahwa data-data tersebut sebenarnya ada di bawah kendali pemda masing-masing.
Baca juga : Mensos Minta Dinsos Kab/Kota Perbaiki Data BST
“Bukan Kemensos yang pegang kendali 100 persen terhadap data keluarga miskin,” imbuhnya.
Mensos mengatakan, Kemensos akan terus mengingatkan pemda agar lebih rajin memperbarui data mereka. Sebab, saat ini sudah disediakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SKIS-NG) yang berfungsi untuk mempermudah pembaruan data.
Sedangkan regulasi terkait pendataan dan penyaluran bansos yang menjadi panduan dalam teknis pendataan dan penyaluran sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
“SIKS-NG ini sudah ada di seluruh kantor Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Indonesia. Bahkan sudah ada SIKS-NG yang berbasis Android,” tandasnya. (OL-7)
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba pelaksanaan Sekolah Rakyat di dua lokasi, yakni Sentra Handayani Jakarta dan Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi.
Dengan sistem tersebut, peserta didik di sekolah rakyat bisa menjadi anak-anak yang mampu bersaing di teknologi digital.
Apabila peserta tidak memenuhi tiga syarat tersebut, maka tidak dianggap masuk dalam PBI JKN, sehingga skema iuran BPJS Kesehatan bisa dibiayai oleh pemerintah daerah.
Gus Ipun menjelaskan proses lelang dilakukan secara resmi melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dengan nilai lelang sebesar Rp2.539.957.000.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved