Headline
Presiden Prabowo berupaya melindungi nasib pekerja.
Laporan itu merupakan indikasi lemahnya budaya ilmiah unggul pada kalangan dosen di perguruan tinggi Indonesia.
BPJS Kesehatan mengungkapkan masih memiliki utang jatuh tempo kepada rumah sakit mitra sebesar Rp 4,4 triliun.
"Hingga hari ini, utang jatuh tempo yang belum dibayarkan sebesar Rp 4,4 triliun,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, dalam media briefing virtual, Kamis (14/5).
Fachmi memastikan pihaknya terus melakukan pembayaran kepada rumah sakit. Serta, berupaya melunasi sesuai waktu jatuh tempo yang telah ditentukan.
Baca juga: Tahun Ini, BPJS Kesehatan Diprediksi Defisit Rp 6,9 Triliun
Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, pihaknya optimistis keuangan BPJS Kesehatan akan terus membaik. Serta, berdampak positif bagi arus keuangan rumah sakit.
"Kalau tidak diperbaiki struktur iuran seperti sekarang, potensi defisit yang ada tentu besar. Kita tidak ingin program ini tidak bekelanjutan," pungkas Fachmi.
Dirinya berharap kehadiran perpres berkontribusi terhadap pencapaian target universal health coverage (UHC) dan memperbaiki pelayanan BPJS Kesehatan.(OL-11)
Penunjukan JLL memperkuat posisi BIH sebagai proyek unggulan sektor kesehatan nasional.
Kemenkes menyebut rumah sakit (RS) asing dimungkinkan untuk membuka cabang di Indonesia. Hal itu selaras dengan pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto
Warga Indonesia dan Bali perlu mengetahui bahwa sejak Juni-Juli 2025, ada 21 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
DPRD : RSUD tidak Boleh Menolak Pasien BPJS Kesehatan
Dengan menyandang nama Nusantara, lanjut Imas, menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pelayanan kesehatan yang mencakup masyarakat lebih luas tanpa membeda-bedakan
BANYAK penyakit akibat kerja saat ini tetapi belum dilaporkan. Karenanya, RS Umum Pekerja diharapkan menjadi menjalankan pelayanan yang cepat, inklusif, dan profesional.
Sepanjang 2014–2024, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama meningkat 28%, dari yang semula 18.437 menjadi 23.682.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan DJS masih kondisi sehat karena berkiblat pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2015.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
SETELAH dilakukan koreksi kembali Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, jumlah peserta PBI yang nonaktif di Jawa Tengah turun
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved