Senin 11 Mei 2020, 16:35 WIB

Ketua DPR minta Pemerintah Hati-hati Lakukan Pelonggaran PSBB

Rifaldi Putra Irianto | Humaniora
Ketua DPR minta Pemerintah Hati-hati Lakukan Pelonggaran PSBB

Antara Foto/Hafidz Mubarak A;
Alat Pemindai deteksi suhu tubuh bagi penderita covid-19 yang dijalankan dengan drone

 

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil langkah untuk melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Puan menyebutkan, pelonggaran kebijakan PSBB harus diikuti dan berpatokan dengan data perkembangan kasus covid-19 di setiap daerah di Indonesia dengan mengedepankan prinsi keberhatian.

"Sama seperti ketika Pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diizinkan menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah," ucap Puan dalam keterangn resmi yang diterima, Jakarta, Senin, (11/5).

Dikatakanya, salah satu yang penting diperhatikan sebelum pemerintah mengambil kebijakan pelonggaran PSBB yakni angka terkait perkembangan pasien positif covid-19 yang masih fluktuatif.

Selain itu yang juga penting, yakni terkait kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari.

"Sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat. Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, Pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkan," ucapnya.

Puan juga menyebutkan, saat ini pemerintah bukan harus memilih antara kepentingan ekonomi atau kepentingan kesehatan, seharusnya pemerintah mencari cara bagaimana kedua kepentingan tersebut tetap dapat berjalan dengan seimbang dan bergerak meski ditengah pandemi covid-19.

Ia berpesan, apapun kebijakan yang nantinya akan diambil Pemerintah yang paling penting yakni harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi.

"Sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat. Selain itu perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya," tukasnya. (OL-4)

Baca Juga

MI/ANDRI WIDIYANTO

Satgas Covid-19 Minta Masyarakat Makin Patuh Prokes

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Jumat 04 Desember 2020, 06:22 WIB
Liburan panjang merupakan momentum pemicu utama penurunan kepatuhan disiplin protokol...
ANTARA/Rivan Awal Lingga

Kapasitas Testing 16 Provinsi Capai Target WHO

👤Ferdian Ananda Majni 🕔Jumat 04 Desember 2020, 06:15 WIB
Dari 16 provinsi tersebut, ada 3 provinsi yang konsisten mencapai standar WHO dalam 5 minggu terakhir yaitu DKI Jakarta, Kalimantan Timur,...
Sumber: Satgas Penanganan Covid-19/Kemenristek/BRIN/Tim Riset MI-NRC/ Grafis: SENO

Vaksin Merah Putih Diproduksi Awal 2021

👤Faustinus Nua 🕔Jumat 04 Desember 2020, 03:50 WIB
Pemerintah akan melibatkan perusahaan swasta untuk bekerja sama dengan BUMN Biofarma melakukan hilirisasi bibit...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya