Headline

Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.

Fokus

Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.

Ketua DPR minta Pemerintah Hati-hati Lakukan Pelonggaran PSBB

Rifaldi Putra Irianto
11/5/2020 16:35
Ketua DPR minta Pemerintah Hati-hati Lakukan Pelonggaran PSBB
Alat Pemindai deteksi suhu tubuh bagi penderita covid-19 yang dijalankan dengan drone(Antara Foto/Hafidz Mubarak A; )

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil langkah untuk melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).

Puan menyebutkan, pelonggaran kebijakan PSBB harus diikuti dan berpatokan dengan data perkembangan kasus covid-19 di setiap daerah di Indonesia dengan mengedepankan prinsi keberhatian.

"Sama seperti ketika Pemerintah menerapkan prinsip keberhatian sebelum memutuskan sebuah daerah diizinkan menjalankan PSBB, maka prinsip yang sama perlu diterapkan sebelum memutuskan untuk melonggarkan PSBB di sebuah daerah," ucap Puan dalam keterangn resmi yang diterima, Jakarta, Senin, (11/5).

Dikatakanya, salah satu yang penting diperhatikan sebelum pemerintah mengambil kebijakan pelonggaran PSBB yakni angka terkait perkembangan pasien positif covid-19 yang masih fluktuatif.

Selain itu yang juga penting, yakni terkait kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau masih separuh dari target 10.000 spesimen per hari.

"Sangat penting agar keputusan untuk dilakukan atau tidaknya relaksasi terhadap PSBB dibuat atau didasarkan pada data yang lengkap, yang dianalisa secara cermat. Sebab kita tidak ingin terjadi peningkatan tingkat kasus infeksi baru. Karena itu, Pemerintah perlu melakukan simulasi relaksasi untuk melihat dampak yang ditimbulkan," ucapnya.

Puan juga menyebutkan, saat ini pemerintah bukan harus memilih antara kepentingan ekonomi atau kepentingan kesehatan, seharusnya pemerintah mencari cara bagaimana kedua kepentingan tersebut tetap dapat berjalan dengan seimbang dan bergerak meski ditengah pandemi covid-19.

Ia berpesan, apapun kebijakan yang nantinya akan diambil Pemerintah yang paling penting yakni harus disosialisasikan ke masyarakat secara utuh disertai pelaksanaan yang terkoordinasi.

"Sehingga tidak akan muncul kebingungan-kebingungan di masyarakat. Selain itu perlu adanya kedisiplinan, solidaritas, empati dan konsisten dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan penyelesaian pandemi ini merupakan tugas bersama dan butuh gotong royong bersama untuk menyelesaikannya," tukasnya. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik