Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KABAR mengagetkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif terserang virus korona tipe baru atau Covid-19. Selain itu, jumlah kasus yang terus melonjak.
Terkait pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Ketua Umum Visi Indonesia Unggul (VIU) Horas Sinaga mendorong pemerintah mengambil tindakan taktis yang sangat cepat, tegas dan transparan.
"Pemerintah perlu lebih serius dan tegas tangani pandemi korona ini, sebab penyebarannya semakin meluas dan pesat. Grafiknya tidak baik, loncatannya sudah terlalu jauh. Bahkan kini Menhub juga positif terserang," ujar Horas di St. Carolus, Jakarta Pusat, Minggu (15/3).
Pria yang juga pemerhati intelijen itu menilai serangan pandemi Covid-19 ke Indonesia tidak boleh dibiarkan meluas. Ia berseru agar Pemerintah mengambil tindakan yang tegas dan komunikasikan langkah-langkah pemerintah agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat.
"Ini bukan untuk membuat masyarakat paranoid, justru karena warga sudah paranoid, maka Pemerintah harus tegas mengambil langkah," ujar Horas.
Ia mengatakan, "Pemerintah harus lockdown negeri ini, karena penyebarannya sangat mengkhawatirkan. Pemerintah daerah setempat yang telah terdapat kasus positif virus korona segera petakan secara jelas potensi penyebaran dan segera tracing dengan siapa saja mereka sempat kontak dan berhubungan dalam waktu dekat".
“Tutup arus hilir mudik dari dalam negeri menuju luar dan dari luar negeri ke dalam, mungkin tidak populis dan menyeramkan terdengar, tetapi bila perlu kita mundur 10 langkah untuk menyelamatkan ratusan langkah mengapa tidak?” Horas menambah.
Bahaya Covid-19 ini, menurut Horas, sudah mengganggu psikologis masyarakat, yang jika dibiarkan bisa saja membuat publik makin panik dan berbuat irasional atau chaos.
“Rakyat Indonesia harus bersatu melawan pandemi ini, kita harus siap untuk hidup prihatin bilamana akhirnya Indonesia memutuskan lock down. Dengan optimisme dan semangat gotong royong kita pasti bisa melalui serangan pandemi ini," seru Horas.
Ketua Umum VIU mengaku sangat percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kemampuan mengelola situasi ini. "Beliau bersama jajaran, terkhusus Menkes Terawan, pasti bisa mengatasi serangan virus corona ini," kata Horas.
Ia menambahkan, "Virus ini tidak hanya membahayakan kesehatan fisik masyarakat Indonesia, tapi juga kejiwaan warga Nusantara."
Horas Sinaga yang pernah menjadi Treasury di Bank Mandiri itu juga menyampaikan apresiasinya kepada beberapa gubernur di Pulau Jawa yang cukup cepat tanggap akan efek Covid-19.
"Terkhusus Gubernur Anies Baswedan yang telah membuka wilayah sebaran virus corona, bukan untuk membuat paranoid tetapi perlu kewaspadaan dan informasi valid yang transparan serta telah mengambil langkah cepat, tegas dan disiplin dengan menutup kegiatan sekolah selama dua pekan yang diumumkan di Balai Kota pada hari Sabtu (14/3) ini”.
Horas juga menduga pandemi ini berawal dari sentimen atau perang dagang yang termanifestasikan dalam serangan biologis melalui penyebaran virus Covid-19 di Wuhan, Tiongkok.
"Dampak pandemi ini bisa menganggu perekonomian Indonesia. Rupiah tampak melemah secara psikologi akibat virus corona ini," kata pemerhati intelijen dan politik itu. (RO/OL-09)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
DIREKTUR Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) , Siti Nadia Tarmizi, memaparkan urgensi perbaikan sistem deteksi dini kanker payudara.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) menegaskan imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.
Iuran JKN yang dikelola BPJS Kesehatan perlu naik setiap dua tahun guna mencegah defisit dan menjaga keberlanjutan layanan kesehatan.
RI perkuat imunisasi dan surveilans usai 2 WNA Australia positif campak pasca-perjalanan dari Jakarta & Bandung. Cek detail kasus dan langkah Kemenkes di sini.
Penyakit Tidak Menular (PTM) kini mengintai usia produktif. Kenali gejala, data terbaru 2026, dan panduan deteksi dini untuk menjaga produktivitas masa depan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan dr. Piprim Basarah Yanuarso diberhentikan dari PNS karena pelanggaran disiplin.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved