Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KABAR mengagetkan bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif terserang virus korona tipe baru atau Covid-19. Selain itu, jumlah kasus yang terus melonjak.
Terkait pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, Ketua Umum Visi Indonesia Unggul (VIU) Horas Sinaga mendorong pemerintah mengambil tindakan taktis yang sangat cepat, tegas dan transparan.
"Pemerintah perlu lebih serius dan tegas tangani pandemi korona ini, sebab penyebarannya semakin meluas dan pesat. Grafiknya tidak baik, loncatannya sudah terlalu jauh. Bahkan kini Menhub juga positif terserang," ujar Horas di St. Carolus, Jakarta Pusat, Minggu (15/3).
Pria yang juga pemerhati intelijen itu menilai serangan pandemi Covid-19 ke Indonesia tidak boleh dibiarkan meluas. Ia berseru agar Pemerintah mengambil tindakan yang tegas dan komunikasikan langkah-langkah pemerintah agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat.
"Ini bukan untuk membuat masyarakat paranoid, justru karena warga sudah paranoid, maka Pemerintah harus tegas mengambil langkah," ujar Horas.
Ia mengatakan, "Pemerintah harus lockdown negeri ini, karena penyebarannya sangat mengkhawatirkan. Pemerintah daerah setempat yang telah terdapat kasus positif virus korona segera petakan secara jelas potensi penyebaran dan segera tracing dengan siapa saja mereka sempat kontak dan berhubungan dalam waktu dekat".
“Tutup arus hilir mudik dari dalam negeri menuju luar dan dari luar negeri ke dalam, mungkin tidak populis dan menyeramkan terdengar, tetapi bila perlu kita mundur 10 langkah untuk menyelamatkan ratusan langkah mengapa tidak?” Horas menambah.
Bahaya Covid-19 ini, menurut Horas, sudah mengganggu psikologis masyarakat, yang jika dibiarkan bisa saja membuat publik makin panik dan berbuat irasional atau chaos.
“Rakyat Indonesia harus bersatu melawan pandemi ini, kita harus siap untuk hidup prihatin bilamana akhirnya Indonesia memutuskan lock down. Dengan optimisme dan semangat gotong royong kita pasti bisa melalui serangan pandemi ini," seru Horas.
Ketua Umum VIU mengaku sangat percaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kemampuan mengelola situasi ini. "Beliau bersama jajaran, terkhusus Menkes Terawan, pasti bisa mengatasi serangan virus corona ini," kata Horas.
Ia menambahkan, "Virus ini tidak hanya membahayakan kesehatan fisik masyarakat Indonesia, tapi juga kejiwaan warga Nusantara."
Horas Sinaga yang pernah menjadi Treasury di Bank Mandiri itu juga menyampaikan apresiasinya kepada beberapa gubernur di Pulau Jawa yang cukup cepat tanggap akan efek Covid-19.
"Terkhusus Gubernur Anies Baswedan yang telah membuka wilayah sebaran virus corona, bukan untuk membuat paranoid tetapi perlu kewaspadaan dan informasi valid yang transparan serta telah mengambil langkah cepat, tegas dan disiplin dengan menutup kegiatan sekolah selama dua pekan yang diumumkan di Balai Kota pada hari Sabtu (14/3) ini”.
Horas juga menduga pandemi ini berawal dari sentimen atau perang dagang yang termanifestasikan dalam serangan biologis melalui penyebaran virus Covid-19 di Wuhan, Tiongkok.
"Dampak pandemi ini bisa menganggu perekonomian Indonesia. Rupiah tampak melemah secara psikologi akibat virus corona ini," kata pemerhati intelijen dan politik itu. (RO/OL-09)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa sampai dengan minggu kesembilan 2026, kasus campak di Indonesia telah turun menjadi 511 kasus dari sebelumnya 531 kasus.
Pemerintah mempercepat pelaksanaan imunisasi campak-rubella (MR) di berbagai daerah menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
Antisipasi lonjakan kasus, Kemenkes siapkan layanan vaksin campak (vaksin MR) di posko mudik Lebaran 2026, terutama di bandara dan pelabuhan. Cek detailnya!
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan campak menjelang periode mudik dan libur Lebaran.
Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan menyentuh balita untuk mencegah terjadinya penularan campak.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyayangkan influencer Ruce Nuenda yang keluyuran atau beraktivitas di ruang publik saat sakit campak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved