Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Yusny Saby mengatakan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengurangi perkembangan radikalisme di Indonesia. Pertama yaitu bekerja sama dengan para tokoh agama untuk menyebarkan kedamaian dan rasa persatuan pada masyarakat.
Sebab menurut dia, tokoh agama adalah sosok yang dekat dan dipercaya masyarakat. Para tokoh agama pun diharapkan memiliki pemahaman yang luas dan tidak memprovokasi.
"Penceramah, para agamawan, (perlu) menjadi mitra pemerintah dalam menyuarakan perdamaian, dengan demikian barulah kita bersatu. Agama itu pemersatu bukan pemecah, agama untuk kemaslahatan manusia, untuk damainya manusia bukan untuk lain-lain," kata Yusny kepada Media Indonesia, Minggu (3/11).
Baca juga: Larangan Cadar dan Celana Cingkrang tidak Terkait Radikalisme
Hal kedua yang tak kalah penting yakni, pemerintah harus berperan layaknya orang tua yang mengayomi masyarakat. Pemerintah perlu menjadi pengejuk dan pendamai bagi warganya, bekerja sepenuh hati dengan kebijakan yang pro rakyat.
"Sikap beragama ini selalu dikaitkan dengan sikap kebijakan pemerintah. Inilah kadang-kadang kalau ini nyambung, terjadilah respon-respon yang keras. Ketika ada sesuatu yang radikal yang ekstrim, pemerintah harus turun tangan berkomunikasi langsung jangan membiarkan. Pendekatan dulu, cari tahu apa yang dimaksudkan di balik sikap masyarakat yang seperti itu," tandasnya. (OL-8)
Keterlibatan aktif orang tua dalam komunitas pengawasan dinilai menjadi faktor kunci dalam memutus mata rantai penyebaran paham ekstrem.
Mencegah radikalisme dan intoleransi berarti menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri berikutnya adalah anak cenderung menarik diri dari pergaulan karena komunitas TCC membuat mereka nyaman sehingga anak-anak lebih suka menyendiri.
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
BNPT mencatat 112 anak Indonesia terpapar radikalisasi terorisme lewat media sosial dan gimĀ online sepanjang 2025, dengan proses yang makin cepat di ruang digital.
Radikalisme dan intoleransi tidak bisa dilawan hanya dengan regulasi, tetapi dengan penghayatan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etis bersama.
PERNYATAAN Ketum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sangat disayangkan dan menjadi pemantik terjadinya lagi isu politisasi agama di pemilh 2024.
PENELITI senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyayangkan pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang termasuk melakukan politisasi agama.
Sikap hati-hati sangat diperlukan demi mencegah masuknya isu-isu yang sengaja dibuat untuk memecah belah persatuan bangsa.
KOORDINATOR Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sekaligus anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty meminta adanya upaya bersama untuk memperjelas definisiĀ SARA
kekhawatiran terhadap akan terulangnya polarisasi masyarakat memiliki basis argumentasi yang referensial dan patut dikemukakan.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melihat ada dua kata penting yang perlu didalami, 'politik' dan 'agama'.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved