Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Haji dan Umroh Kerjaaan Arab Saudi telah mengeluarkan surat edaran tentang Massar yang merekomendaikan jamaah haji dam umroh untuk melakukan perekaman biometrik di negara-negara dengan pusat pelayanan biometrik haji dan umroh.
Proses perekaman biometrik di dalam negeri itu dianjurkan dilakukan usai jamaah mendapatkan Visa haji dan umroh. Dengan demikian, saat mendarat di Arab Saudi, jamaah bisa menghemar waktu tunggu dan bisa segera melakukan ibadah haji dan umroh.
Kerajaan Arab Saudi pun menegaskan akan melakukan tindakan tegas bagi peziarah yang tidak mengikuti prosedur visa yang benar. Baru-baru ini, Arab Saudi juga telah melakukan deportasi terhadap pelanggaran visa tersebut.
“Untuk menghindari kejadian yang tidak menguntungkan tersebut, calon jamaah haji dan umrah harus mengajukan kategori visa yang sesuai dengan tujuannya melalui melalui agen perjalanan resmi yang terdaftar di Komite Haji dan Umroh," tulis Kemenerian Haji dan Umroh Arab Saudi dalam edarannya dikutip dari keterangan tertulisnya.
Untuk diketahui, e-visa turis yang baru diperkenalkan tidak dapat digunakan untuk memasuki Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan haji atau umrah. E-visa tersebut hanya memungkinkan turis untuk menghadiri konser dan acara olahraga yang terjadi di Kerajaan.
Baca juga : Sukses, 2020 Zonasi Haji Dipertahankan
"Tanpa visa dan dokumen yang sesuai, peziarah akan mengalami hambatan dan atau di deportasi ke negara asal," tegasnya.
Proses perekaman biometrik merupakan proses standar yang wajib dilakukan sebelum memasuki wilayah Arab Saudi. Tanpa prosedur pengajuan visa yang tepat jamaah bisa saja dideportasi ke negara asal.
Bila perekaman biometrik di lakukan di negara asal, jamaah hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit di pusat layanan visa. Bila dilakukan di bandara Aeab Saudi, waktu tunggu bisa berlangsung lama karena bergantung pada jumlah jamaah yang datang.
Meski demikian, perekaman biometrik di negara asal jamaah hanya dapat dilakukan di pusat layanan visa resmi yang di sahkan oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi, dengan proses yang sangat aman dan cepat, meliputi pengambilan gambar wajah dengan kamera digital serta pemindaian 10 sidik jari dengan pemindai jari digital.
"Proses perekaman biometrik sebelum ini dilakukan pada lokasi asal jamaah sebelum keberangkatan atau di Bandara Internasional King Abdulaziz & Bandara Internasional Prince Mohammed Bin Abdulaziz,' pungkas Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. (RO/OL-7)
Ketegangan di Teluk Persia memuncak. Ras Laffan Qatar dihantam rudal, sementara Arab Saudi cegat serangan drone dan rudal balistik menuju Riyadh.
Penurunan produksi di tiga negara pertama sekitar seperlima dari total produksi Januari mereka, dan di Irak mencapai 70%, menurut laporan tersebut.
KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) terus melakukan pemantauan dan koordinasi terkait kepulangan sejumlah jemaah umrah Indonesia yang tertahan di Arab Saudi.
Senator AS Lindsey Graham ancam putus kerja sama pertahanan jika Arab Saudi menolak gabung perang Iran. Riyadh dan UEA tegaskan wilayahnya tak boleh dipakai menyerang.
Departemen Luar Negeri AS mewajibkan diplomat non-darurat meninggalkan Arab Saudi menyusul serangan drone. Inggris turut siapkan penerbangan evakuasi dari Dubai.
Iran bantah serang Kedubes AS di Riyadh. Pangeran Turki al-Faisal sebut konflik Iran-Israel sebagai pengalihan isu atas tindakan kriminal Israel di Palestina.
PLATFORM perdagangan aset kripto OSL Indonesia resmi meluncurkan kampanye spesial menyambut bulan suci Ramadan bertajuk 'THR Tiap Hari, Umrah Gratis Menanti'.
Selly pun menekankan agar pemerintah memberikan perhatian serius kepada jemaah umrah mandiri yang berpotensi tidak terdata secara menyeluruh oleh pemerintah.
Kemenhaj dan PPIU sepakati 10 langkah mitigasi dampak perang Timur Tengah bagi jemaah umrah, termasuk kebijakan refund tiket dan penundaan keberangkatan.
SITUASI keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian memanas mulai, berdampak pada sektor perjalanan ibadah umrah.
Ia menilai perlu ada mekanisme perlindungan hukum dan finansial bagi PPIU agar tidak menanggung kerugian sepihak dalam situasi force majeure.
KEPALA Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Purwakarta, Syamsi Mufti, mengimbau, jemaah umrah untuk berhati-hati dan tetap menjaga kondusivitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved