Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMUDA yang tergabung dalam Komisariat Daerah (Komda) Pemuda Katolik Papua berharap Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin terus memperhatikan pendidikan di wilayah Papua dengan tetap mempertahankan pemerataan pendidikan yang mengacu pada 3T yakni terdepan, terpencil, dan tertinggal
"Kami harap Presiden Jokowi bersama Wakil Preside Ma'ruf Amin lima tahun ke depan terus memperhatikan pendidikan di Papua dengan tetap mempertahankan 3 T," kata Ketua Komda Pemuda Katolik Papua Alfonsa Jumkon Wayap, di Jayapura, Jumat (28/6).
Menurut Alfonsa, penerapan 3T itu sangat membantu pendidikan di daerah pedalaman Papua, terutama di daerah-daerah yang sulit mendapatkan akses ke kota.
Baca juga: Pelajar Indonesia Sabet Emas Olimpiade Internasional di Amerika
"Saya melihat 3T ini sangat membantu pendidikan di daerah-daerah, beberapa waktu lalu saya ke Asmat, Mappi, dan melihat beberapa daerah di kampung-kampung itu kekurangan tenaga guru," katanya lagi.
Selain kekurangan tenaga guru, kata dia, hampir sebagian besar wilayah pedalaman Papua yang susah dijangkau, tidak ada rumah dinas untuk guru, sehingga guru tidak betah tinggal untuk mengajar.
"Terutama pendidikan dasar bagi murid SD di wilayah pedalaman ini, harus diperhatikan sejak dini karena akan berdampak ke jenjang pendidikan selanjutnya," imbuhnya. (OL-2)
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
TIDAK semua keberangkatan dimulai dengan surat tugas. Sebagian justru lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, dari panggilan hati yang tidak bisa ditunda.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved