Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
MENTERI Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyerahkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan paket sembako bagi lima pedagang yang mengalami bencana sosial kerusuhan pada 22 Mei lalu.
"Atas dasar hasil assessment yang telah dilakukan Tim Kemensos, direkomendasikan agar mereka mendapat bantuan usaha agar bisa memulai usahanya kembali," tuturnya di Jakarta, Senin (27/5).
Baca juga: Fadli Geram Gerindra Difitnah Isu Ambulans Berisi Batu
Dia mengungkapkan kelima korban yang mengalami kerugian akibat penjarahan dan pembakaran oleh massa Aksi 22 Mei tersebut merupakan pedagang.
Mereka mendapat bantuan UEP senilai Rp5 juta. UEP diberikan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.
Salah satu pedagang yang menjadi korban penjarahan Rini Yuliawati mengaku sangat terbantu dengan bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut akan digunakan untuk kembali membangun usaha kecilnya berjualan minuman dan es krim.
"Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Saya sungguh tidak menyangka akan mendapat bantuan. Uang ini besok akan saya belanjakan barang dagangan lagi. Rencana untuk beli minuman dan es krim," tuturnya.
Pemilik warung di kawasan Petamburan itu mengatakan kejadian bermula pada jam 04.00 WIB. Pada saat itu dia dan anaknya yang berusia dua tahun menjaga warungnya yang buka 24 jam.
"Saya sama sekali tidak berpikir bahwa kerusuhan akan terjadi sampai di depan warung saya. Saat gas air mata ditembakkan, saya lari meninggalkan dagangan ke arah masjid. Sudah tidak ingat lagi untuk menutup warung yang penting anak dan saya selamat. Karena anak saya pingsan kena gas air mata," ungkapnya.
Dia kemudian melarikan diri ke masjid terdekat dan baru kembali melihat warungnya sekitar 30 menit kemudian yakni pukul 04.50 WIB. Kondisi warungnya saat itu sudah porak-poranda, semua dagangan raib, dan botol minuman pecah berantakan.
"Botol-botol minuman dilemparkan ke arah polisi, saya syok banget waktu itu. Saya tidak kenal pelaku-pelakunya, tapi saya lihat tidak ada warga Petamburan. Saya tidak tahu wajah-wajah mereka hanya saya lihat mereka memakai sorban," terangnya.
Menteri Sosial mengatakan selain memberikan bantuan usaha kepada pedagang yang menjadi korban bencana sosial kerusuhan, Tim Kemensos juga tengah mengkaji untuk memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal akibat kerusuhan 22 Mei lalu. (Sru/A-5)
Bahlil Lahadalia, menyampaikan apresiasi kepada generasi muda Indonesia yang telah membantu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2.
Relawan Muda Airlangga Hartarto (Rumah Indonesia) memberi dukungan Prabowo Subianto-Erick Thohir sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Ketegasan karakter Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi poin positif bagi Prabowo dalam kontestasi pemilu mendatang.
Elektabilitas calon presiden menuju Pilpres 2024 masih dinamis.
Hijrahnya Sandiaga Uno ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpeluang memunculkan kembali duet dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
RATUSAN relawan Jawara Prabowo-Sandi 2019 Provinsi Banten, resmi menyatakan dukungan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk maju pada Pilpres 2024.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengklaim sejak turunnya rezim Presiden Soeharto hingga saat ini pelanggaran HAM tidak pernah terjadi kembali.
Hal itu bukan tanpa alasan ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Hal tersebut bukan tanpa alasan, ketika Idham Aziz masih menjabat sebagai Kabareskrim, dirinya mengetahui setiap perkembangan kerusuhan 22 Mei.
Berdasarkan temuan yang dilakukan Tim Pencari Fakta (TPF), Komnas HAM menyebut penembakan dalam demo ricuh itu bukan dilakukan kepolisian.
Dari 10 orang yang tewas itu, sembilan di antaranya berada di Jakarta dan seorang lainnya di Pontianak, Kalimantan Barat.
Pihak kepolisian menolak hasil rapid assesment oleh Ombudsman RI atas penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan 21-23 Mei.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved