AS dan Israel Gempur Iran, Ekonomi Indonesia Hadapi Dilema Besar

DIKSI “Siaga Satu” dalam pekan-pekan terakhir ramai diperbincangkan publik setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan Indonesia dalam status Siaga Satu. Polemik pun muncul terkait urgensi penentapan status itu. Alhasil, status Siaga Satu dicabut dan diganti dengan diksi “Kesiapsiagaan”. 

Pemerhati hubungan internasional dan investasi, Zenzia Sianica Ihza menilai, status Siaga Satu itu akan lebih tepat disematkan ke kondisi ekonomi Indonesia menyusul ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Perang antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran berpotensi berubah menjadi konflik terbuka yang berkepanjangan. 

“Salah satu skenario yang paling ditakuti pasar global dan sudah dilakukan Iran adalah penutupan Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran sempit di Teluk Persia yang selama ini menjadi urat nadi distribusi energi dunia,” kata Zenzia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (14/3).

Baca juga : BI Siap Intervensi Jaga Rupiah di Tengah Eskalasi Konflik Iran-Israel-AS

Ia menyebutkan setiap hari sekitar 20% suplai minyak global melewati selat ini. Jika jalur itu terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi dunia. Pasar energi global langsung merespons dengan lonjakan harga minyak mentah yang sempat menyentuh US$115 per barel, tertinggi sejak 2020. 

Untuk Indonesia, menurutnya, situasi ini bukan sekadar isu geopolitik jauh di seberang dunia. Ini adalah sinyal siaga satu bagi stabilitas ekonomi nasional. Soalnya, lonjakan harga minyak dunia langsung menekan ruang fiskal Indonesia. Dalam asumsi makro APBN 2026, harga minyak Indonesia (ICP) dipatok sekitar US$70 per barel. Selisih lebih dari US$20 dari asumsi ini menciptakan tekanan besar terhadap anggaran negara. 

“Banyak pihak menghitung, setiap kenaikan 1 dolar per barel minyak diperkirakan menambah defisit APBN Rp6,8 triliun. Jika harga minyak mendekati atau bahkan menembus 100 dolar per barel, potensi tambahan beban fiskal bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” jelasnya.

Baca juga : 32 WNI Telah Dipulangkan dari Iran, 13 di Antaranya Warga Jabar

Situasi ini, dalam pandangan Zenzia, menempatkan pemerintah pada dilema besar, yakni antara menjaga stabilitas fiskal atau mempertahankan subsidi energi untuk melindungi daya beli masyarakat. 

Dalam situasi seperti ini kebijakan ekonomi Indonesia tidak bisa lagi berjalan dalam mode normal. Diperlukan langkah-langkah berani untuk menjaga stabilitas fiskal, menekan inflasi, sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Lonjakan harga minyak hampir selalu diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa. 

Energi merupakan komponen biaya utama dalam produksi dan distribusi. Ketika harga minyak naik, biaya transportasi meningkat, harga logistik melonjak, dan akhirnya harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Inflasi energi dapat dengan cepat merembet menjadi inflasi pangan dan inflasi inti.

“Indonesia memiliki pengalaman pahit terkait hal ini. Setiap kenaikan harga energi sering kali diikuti tekanan pada daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah bawah,” jelasnya.

Menurutnya, jika konflik Timur Tengah berlangsung lama dan pasokan energi global terganggu, Indonesia berpotensi menghadapi kombinasi yang berbahaya. Inflasi tinggi, defisit fiskal melebar, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. 

Dalam bahasa ekonomi, ini disebut stagflasi, sebuah situasi di mana inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan perlambatan ekonomi. Langkah Darurat

Lebih lanjut Zenzia menerangkan, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan. Belanja negara harus difokuskan hanya pada program yang benar-benar berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dalam situasi krisis global, pemerintah tidak bisa lagi menjalankan belanja yang bersifat seremonial atau kurang prioritas. 

Belanja negara perlu diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi. 

Program-program yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat perlu ditunda atau dikurangi. Efisiensi ini bukan sekadar penghematan administratif, melainkan strategi untuk menjaga disiplin fiskal agar defisit tidak melampaui batas yang berbahaya bagi stabilitas ekonomi. 

Adapun langkah kedua adalah mempercepat transisi energi. Krisis energi global sering kali menjadi momentum bagi negara-negara untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. 

Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar dalam energi baru dan terbarukan, namun pemanfaatannya masih relatif terbatas.

Pengembangan energi surya melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dapat diperluas, baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. Potensi tenaga air melalui PLTA juga sangat besar mengingat banyaknya sumber daya sungai di Indonesia. Semakin cepat Indonesia mengurangi konsumsi minyak, semakin kecil dampak gejolak harga energi global terhadap ekonomi nasional. 

Langkah ketiga adalah memastikan roda ekonomi tetap berputar melalui stimulus ekonomi yang tepat. Dalam situasi ketidakpastian global, sektor domestik harus menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mempercepat deregulasi ekonomi dengan memangkas berbagai aturan yang menghambat investasi dan aktivitas usaha. 

UMKM harus menjadi fokus utama dalam strategi ini. Sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional dan menjadi tulang punggung ekonomi domestik. Dengan insentif yang tepat, seperti akses pembiayaan murah, kemudahan perizinan, serta dukungan digitalisasi, UMKM justru dapat tumbuh di tengah krisis global. 

Sejarah menunjukkan bahwa ekonomi domestik yang kuat sering kali menjadi penyelamat ketika ekonomi global mengalami guncangan. 

Sedangkan langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kembali berbagai perjanjian perdagangan internasional yang berpotensi membebani fiskal negara. Salah satu yang perlu ditinjau adalah perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Agreement on Reciprocal Trade (ART). 

Pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum untuk mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Pada 20 Februari 2020, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif era Presiden Donald Trump yang sebelumnya menjadi dasar hukum dalam perundingan ART. 

“Jika dasar hukum tersebut tidak lagi berlaku, maka kesepakatan yang dibangun di atasnya perlu ditinjau ulang. Pemberlakuan ART dalam situasi krisis energi global berpotensi menambah beban fiskal Indonesia yang sudah tertekan akibat lonjakan harga minyak,” tegas Zenzia.

Momentum Reformasi Ekonomi 

Zenzia melanjutkan, krisis global kerap dipandang sebagai ancaman tetapi juga bisa menjadi momentum bagi lahirnya reformasi ekonomi. Jika dikelola dengan tepat, tekanan global ini justru dapat mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju ekonomi yang lebih efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan. 

Diversifikasi energi, penguatan industri domestik, serta reformasi regulasi dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh di masa depan. Pada akhirnya, indikator paling penting dari keberhasilan kebijakan ekonomi dalam situasi krisis adalah kemampuan menjaga daya beli masyarakat. 

Pemerintah harus memastikan bahwa lonjakan harga energi tidak secara langsung menggerus kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Program perlindungan sosial perlu diperkuat, termasuk bantuan pangan, subsidi energi yang lebih tepat sasaran, serta dukungan bagi kelompok rentan. 

“Ketika daya beli masyarakat terjaga, konsumsi domestik tetap kuat. Dan selama konsumsi domestik kuat, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih memiliki fondasi yang kokoh,” ujar Zenzia.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memang berada di luar kendali Indonesia. Namun, dampaknya terhadap ekonomi nasional sangat nyata. Penutupan Selat Hormuz dan lonjakan harga minyak global dapat memicu tekanan besar terhadap APBN, inflasi, serta daya beli masyarakat. Karena itu, tambah Zenzia, Indonesia perlu berada dalam posisi siaga tanpa panik. 

Melalui efisiensi fiskal, percepatan transisi energi, stimulus ekonomi domestik, serta strategi perdagangan yang lebih berdaulat, Indonesia masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah badai geopolitik global. 

Krisis energi global bukan sekadar ancaman, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih tahan terhadap guncangan dunia. 

"Akhirnya, dalam waktu singkat ini kita butuh strategi pengeloaan keuangan negara yang pas, yaitu evaluasi penggunaan APBN, termasuk efisiensi dan penggunaan APBN untuk hal hal yang efektif dan strategis,” pungkas Zenzia. (E-4)