CoRE: Reformasi Tata Kelola jadi Kunci Pulihkan Kepercayaan Pasar

REFORMASI tata kelola dinilai menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah tekanan yang belakangan membayangi pasar keuangan domestik. Tekanan tersebut tidak sepenuhnya dipicu oleh pelemahan fundamental ekonomi, melainkan oleh meningkatnya keraguan investor terhadap kualitas tata kelola pasar dan konsistensi kebijakan pemerintah.

Peneliti Center of Reform on Economics (CoRE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai sinyal keras dari lembaga internasional seperti MSCI dan Moody’s harus dibaca sebagai peringatan dini bagi pemerintah.

“Tekanan persepsi investor yang kita hadapi saat ini sebenarnya bukan semata soal angka makro, tetapi soal trust. Ketika MSCI memberi sinyal keras soal kualitas tata kelola pasar dan Moody’s menurunkan outlook menjadi negatif, pesan utamanya adalah investor mulai meragukan konsistensi kebijakan dan kredibilitas institusi kita,” ujar Yusuf saat dihubungi, Minggu (8/2).

Baca juga : Asing Tetap Masuk Meski IHSG Tertekan

Meski demikian, Yusuf menegaskan bahwa kondisi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai krisis. Ia menekankan, secara peringkat Indonesia masih berada satu tingkat di atas investment grade. “Ini lebih merupakan peringatan dini. Namun, jika diabaikan, risikonya bisa cepat membesar,” tegasnya.

Menurut Yusuf, langkah pertama yang perlu segera dilakukan pemerintah adalah meningkatkan transparansi dan kualitas pasar modal. Kekhawatiran MSCI terkait free float saham, struktur kepemilikan, hingga praktik insider trading perlu dijawab melalui reformasi yang nyata dan terukur. “Misalnya dengan menaikkan ambang free float secara bertahap, memperjelas ultimate beneficial ownership, serta memperketat pengawasan terhadap manipulasi harga,” jelasnya.

Ia menilai perbaikan tersebut penting agar pasar modal Indonesia tidak dipersepsikan sempit dan mudah digerakkan oleh segelintir pelaku. Kondisi pasar yang rapuh, lanjutnya, akan membuat Indonesia kurang menarik bagi investor institusional global.

Baca juga : Mundurnya Para Petinggi OJK Diharap Bangun Lagi Kepercayaan Investor

Selain itu, konsistensi dan prediktabilitas kebijakan juga menjadi faktor krusial dalam mengembalikan kepercayaan pasar. Yusuf menyoroti masih seringnya kebijakan ekonomi muncul secara tiba-tiba dan disertai komunikasi yang tidak sinkron antarlembaga. “Investor bukan hanya melihat niat baik, tetapi kepastian arah kebijakan,” katanya.

Program-program besar pemerintah, seperti belanja sosial maupun proyek strategis nasional, menurutnya perlu dikomunikasikan secara transparan, terutama terkait dampaknya terhadap defisit dan utang negara. Hal tersebut penting untuk mencegah persepsi adanya risiko fiskal tersembunyi di balik kebijakan yang bersifat populis.

Lebih lanjut, Yusuf menekankan pentingnya menjaga tata kelola dan independensi institusi ekonomi. Pasar, kata dia, sangat sensitif terhadap sinyal bahwa bank sentral, regulator, maupun badan usaha milik negara (BUMN) mulai tersubordinasi oleh kepentingan politik jangka pendek. “Pemerintah harus memastikan Bank Indonesia, OJK, dan lembaga ekonomi lainnya tetap independen dan profesional, termasuk dalam penunjukan pejabat dan pengelolaan BUMN,” ujarnya.

Di sisi lain, penguatan basis investor domestik juga dinilai perlu untuk mengurangi ketergantungan pasar terhadap arus keluar modal asing. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperdalam pasar modal, mendorong dana pensiun dan asuransi berinvestasi lebih besar di saham secara terukur, serta mengarahkan insentif fiskal ke investasi produktif.

“Dengan basis investor domestik yang kuat, pasar akan lebih resilien terhadap gejolak sentimen global,” pungkas Yusuf.  (H-3)