Krisis Kepercayaan Global: Ekonom Ingatkan Dampak Fatal Ketidakpastian Kebijakan dan Pasar Modal yang Dangkal

MSCI membekukan sementara rebalancing (penyesuaian) indeks saham Indonesia sejak 27 Januari 2026 karena kekhawatiran atas transparansi free float dan potensi perilaku perdagangan terkoordinasi. 

Dalam seminar publik bertajuk Stabilitas Ekonomi Indonesia di Mata Pemeringkat Global, Bagaimana Respons Pemerintah, yang digelar di Universitas Atma Jaya Jakarta, Kamis (26/2), para pakar menyoroti adanya krisis kepercayaan dari lembaga pemeringkat global yang dipicu oleh masalah struktural dan pola pengambilan kebijakan pemerintah. 

Ekonom dan Dosen UGM Denni Purbasari menekankan bahwa pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar dalam mengidentifikasi "penyakit" ekonomi yang sebenarnya, sehingga berisiko salah dalam memberikan dosis kebijakan atau "obat" fiskal. Menurutnya, tekanan politik untuk mendapatkan hasil instan sering kali membuat pemerintah mengambil langkah yang membahayakan kesehatan ekonomi jangka panjang.

Baca juga : Apa Itu Free Float MSCI, Penyebab IHSG Crash dan Dibekukan Hari Ini

Denni Purbasari mengibaratkan identifikasi masalah ekonomi seperti seorang dokter yang sulit membedakan antara gejala demam dengan infeksi organ dalam. 

Ia menyatakan bahwa banyak politisi ingin prestasi cepat sehingga obatnya harus manjur tanpa mempedulikan biaya. Hal ini dianggap fatal karena seolah-olah pemerintah memberikan steroid buat ekonomi dengan mengorbankan kesehatan fiskal maupun stabilitas sistem keuangan. 

Kondisi ini diperparah dengan sentimen negatif dari lembaga pemeringkat global seperti MSCI yang dianggap Denni sebagai representasi dari ketidakpercayaan atau distrust terhadap transparansi data di Indonesia.

Baca juga : Struktur Pemegang Saham Berubah, Apa Dampaknya ke Harga BUMI?

Isu kepercayaan ini, menurut Denni, merupakan fondasi utama agar pasar modal dapat berfungsi dengan baik. Ia menegaskan bahwa apa yang diumumkan oleh lembaga-lembaga pemeringkat global itu barulah the tip of the iceberg atau puncak dari gunung es saja. 

"Isu kepercayaan adalah mata uang dalam pasar, dan jika investor tidak yakin mengenai kejujuran informasi suatu negara, mereka akan menarik diri karena risiko yang terlalu mahal," kata dia. 

Denni mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam rasa puas diri atau complacency karena risiko untuk jatuh ke level pasar yang lebih rendah selalu ada jika integritas institusi publik terus membusuk.

Sejalan dengan kekhawatiran tersebut, ekonom dan Dosen Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko memaparkan bahwa kondisi pasar modal Indonesia saat ini masih sangat dangkal dan sangat bergantung pada perbankan atau bersifat bank sentris. 

Meski jumlah pemilik akun investasi terlihat besar, jumlah investor yang benar-benar aktif bertransaksi sangat minim, yakni hanya sekitar dua ratus ribu orang saja. "Ketidaksinkronan antara data administratif dan realitas pasar ini menjadi salah satu alasan mengapa lembaga internasional mulai mempertanyakan kredibilitas tata kelola ekonomi nasional," kata dia.

Pras menjelaskan bahwa reaksi dari lembaga pemeringkat seperti Moody’s dan S&P adalah respons terhadap kebijakan pemerintah yang terkadang sulit dipahami atau tidak konsisten. Ia menilai transparansi data adalah sesuatu yang fundamental agar kebijakan pemerintah dapat dipercaya oleh publik maupun investor global. 

Terkait arah kebijakan saat ini, Pras menyebutkan bahwa langkah yang diambil pemerintah sebenarnya bisa dipahami jika merujuk pada pemikiran tertentu. 

"Sebetulnya kalau kita baca buku 'Paradoks Indonesia dan Solusinya', itu sudah sangat jelas dan apa yang diambil oleh pemerintah hari ini itu menerjemahkan buku tersebut. Dengan demikian, pemahaman terhadap landasan pemikiran pemerintah menjadi kunci untuk melihat gambaran besar di balik gejolak pasar saat ini," kata dia. (H-2)