JATUHNYA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sedalam 7,34% hari ini memaksa banyak investor, terutama ritel, mencari tahu akar masalahnya. Istilah "Free Float" mendadak menjadi perbincangan panas setelah MSCI (Morgan Stanley Capital International) menyebut ketidakakuratan data ini sebagai alasan utama pembekuan bobot saham Indonesia.
Lantas, apa sebenarnya Free Float versi MSCI dan mengapa hal ini begitu fatal bagi pasar modal kita?
Definisi Free Float dalam Radar MSCI
Secara sederhana, Free Float adalah jumlah saham yang benar-benar beredar di pasar dan tersedia untuk diperdagangkan oleh publik (investor ritel maupun institusi). MSCI mendefinisikan ini sangat ketat: saham yang dipegang oleh investor strategis TIDAK DIHITUNG sebagai free float.
Pihak yang dianggap "Strategis" dan dikecualikan dari perhitungan free float meliputi:
- Pemerintah atau lembaga negara.
- Pendiri perusahaan (Founders) dan keluarganya.
- Manajemen perusahaan (Direksi & Komisaris).
- Perusahaan induk (Holding company).
- Karyawan (melalui program ESOP).
Mengapa Data Ini Sangat Krusial?
MSCI menggunakan data free float untuk menghitung Foreign Inclusion Factor (FIF). Angka FIF ini yang menentukan seberapa besar bobot (weight) sebuah saham dalam indeks global.
Contoh kasus: Sebuah perusahaan memiliki kapitalisasi pasar Rp100 triliun. Jika 80% sahamnya dipegang pendiri, maka free float-nya hanya 20% (Rp20 triliun). MSCI hanya akan menghitung bobot berdasarkan Rp20 triliun tersebut, bukan Rp100 triliun. Ini memastikan investor asing tidak terjebak membeli saham yang sebenarnya tidak likuid atau susah didapat barangnya.
Masalah di Indonesia: 'Free Float' Semu
Pemicu kemarahan MSCI hari ini adalah temuan bahwa banyak saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang secara administratif tercatat sebagai "saham publik" (masyarakat), namun kenyataannya dikuasai oleh pengendali melalui akun nominee atau pihak terafiliasi yang tidak transparan.
Praktik ini menciptakan "Free Float Semu". Di atas kertas, saham terlihat likuid dan banyak beredar, sehingga bobotnya di MSCI tinggi. Namun saat investor asing ingin membeli, barangnya tidak ada. Distorsi data inilah yang membuat MSCI membekukan indeks Indonesia, karena mereka menilai pasar kita memberikan data palsu yang menyesatkan ribuan triliun dana pensiun global.
Jika BEI tidak segera membenahi definisi dan pelaporan kepemilikan saham ini hingga Mei 2026, risiko Indonesia dicoret dari peta investasi global semakin nyata.
