Mundurnya Para Petinggi OJK Diharap Bangun Lagi Kepercayaan Investor

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengapresiasi pengunduran diri empat petinggi Otoritas Jasa Keuangan, Jumat (30/1) kemarin. Keempatnya adalah Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar,  Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK) Inarno Djajadi, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I.B. Aditya Jayaantara, dan Wakil Ketua Dewan Komisionel Mirza Adityaswara.

Said menyebut langkah itu menunjukkan pertanggungjawaban etik yang baik. Menurutnya, keteladanan seperti itu jarang terjadi di negeri ini.

"Langkah beliau beliau ini kita harapkan makin memberi kepercayaan pada bursa kita. Masih ada integritas dan tanggung jawab dari pengurus, regulator dan pengawas pada sektor pasar modal. Saya kira ini sinyal yang baik untuk menguatkan kepercayaan kepada investor," kata Said dalam keterangan yang dikutip, Sabtu (31/1)

Baca juga : BEI dan OJK Perlu Perbaiki Struktur Free Float Saham di Indonesia

Namun, katanya, langkah mundur saja tidak cukup untuk lebih membangun kepercayaan investor terhadap bursa. Perlu penyempurnaan berbagai kebijakan yang kurang selama ini. Ia mendorong OJK sebagai regulator pasar untuk berbenah. Salah satu hal yang perlu diperbaikan mendesak mengenai kebijakan free float.

"Kami di Komisi XI DPR sebenarnya pada 3 Desember 2025 telah melakukan rapat kerja dengan OJK dan jajaran BEI, dan telah menyepakati beberapa kebijakan perbaikan tentang free float perdagangan saham di bursa," kata Said.

Ada beberapa poin yang telah disepakati. Pertama, kebijakan free float harus diarahkan untuk meningkatkan likuiditas di pasar saham, mencegah resiko menipulasi harga, meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor, dan memperkuat pendalaman pasar modal.

Baca juga : IHSG Menguat, Kapitalisasi Tembus All Time High

Kedua, kebijakan free float untuk tujuan pendalaman pasar modal dan penguatan perekonomian nasional harus memperhatikan beberapa hal, yakni

1. dirancang bertahap, terukur dan deferensiatif;
2. ditujukan untuk penguatan basis investor domestik;
3. didukung dengan insentif dan pengawasan yang efektif; dan
4. tetap menjaga kepentingan strategis nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Ketiga, dalam menyusun kebijakan free float yang baru, harus memuat beberapa hal, antara lain perhitungan jumlah saham free float pada saat pencatatan perdana hanya memperhitungkan saham yang di tawarkan kepada publik, dengan mengecualikan pemegang saham pre IPO.

Selanjutnya mewajibkan perusahaan yang baru tercatat untuk mempertahankan minimal free float selama satu tahun sejak tanggal pencatatan.

Selain itu, usulan free float untuk continous listing obligation dari 7,5% menjadi minimal 10-15% sesuai dengan nilai kapitalisasi pasar, serta dilaksanakan dalam waktu yang dapat memberikan kesempatan penyesuaian bagi perusahaan tercatat.

Poin keempat, pasar modal memberikan manfaat bagi perekonomian nasional khususnya dalam mendorong penguatan perusahan sekala menengah dan kecil.

"Poin-poin inilah yang akan nanti kami jadikan pengawasan selama perbaikan kebijakan free float di pasar modal. Selain itu, tentu nanti akan kami membahas di Komisi XI terkait kursi kosong yang ditinggalkan Pak Mahendra dan Pak Inarno sebagaimana ketentuan dalam Undang Undang No 21 tahun 2011 tentang OJK," pungkas Said. (E-3)