Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa telah menemukan 10 perusahaan kelapa sawit besar yang melakukan praktik under invoicing. Apabila dijumlahkan, praktik curang perusahaan-perusahaan sawit tersebut bisa mencapai 50% dari nilai ekspor produk sawit.
“Saya kan baru dapet 10 perusahaan besar. Itu dapat sekitar 50% kira-kira yang total ekspor mereka yang diakui tidak separuhnya. Jadi nanti kita beresin. Tapi yang jelas, kita akan kasih message ke mereka ke depan tidak bisa begitu lagi. Kalau begitu lagi, kita sikat perusahaannya,” kata Purbaya saat ditemui di Jakarta, Kamis (8/1).
Purbaya mengingatkan, ke depan pihaknya tidak akan memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk bisa kembali melakukan praktik under invoicing.
“Kita akan pakai teknologi Artifical Intelligence (AI) segala macam untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan tidak bocor,” tegas Purbaya.
Selain perusahaan kelapa sawit, Purbaya juga menyoroti banyaknya industri baja dan bahanan bangunan ‘liar’ yang dikelola pengusaha asing yang tidak dikenakan pajak.
“Ya pengusahanya dari Tiongkok, punya perusahaan di sini, orang Tiongkok semua, tidak bisa bahasa Indonesia. (Sistemnya) jual langsung ke klien cash bases, tidak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat,” imbuh dia.
Oleh karena itu, Purbaya menegaskan bahwa dirinya akan membenahi khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk bekerja lebih serius agar penerimaan negara bisa lebih optimal ke depannya.
“Kalau tidak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Jadi saya akan selamatkan supaya 16 ribu orang itu tetap bekerja, tapi yang bagus yang kerjanya. Yang jelek-jelek kita akan rumahkan. Saya akan kotakin betul,” pungkasnya. (Fal)
Normansyah menegaskan BPDP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan tersebut.
Di tengah harga energi global yang masih bergejolak dan tekanan impor bahan bakar minyak yang terus membayangi anggaran negara, kebijakan energi kini tak lagi sekadar urusan teknis.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himbara telah rampung.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026 akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pemerintah tambah TKD Rp10,6 triliun untuk pemulihan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana cair bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved