Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH menyiapkan Rp1 triliun dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) BUMN untuk membangun hunian dan fasilitas pascabencana di Sumatra.
Hal itu diungkapkan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani.
"Kami pada saat ini sudah menargetkan untuk pengeluaran dari CSR seluruh BUMN kurang lebih kita anggarkan Rp1 triliun," ujar Rosan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang dipantau melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (1/1).
Rosan menjelaskan, hingga saat ini realisasi dana CSR yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp655 miliar. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan Rumah Hunian Danantara berikut berbagai fasilitas pendukung, mulai dari dapur umum, toilet dan kamar mandi, musala, jaringan wi-fi, hingga area bermain anak.
Pemanfaatan dana CSR BUMN ini, lanjutnya, memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan pascabencana dengan lebih cepat tanpa harus menunggu proses penganggaran negara yang relatif panjang.
"Dengan selesainya rumah dan juga bahan-bahan lain yang kita sudah berikan pada saat ini sudah mencapai kurang lebih Rp655 miliar. Jadi, dana itu yang sudah kami keluarkan," katanya.
Pembangunan Rumah Hunian Danantara dilakukan di atas lahan milik PTPN yang telah dibersihkan, dengan melibatkan sejumlah BUMN yang bekerja secara intensif selama 24 jam.
Saat ini, sebanyak 600 unit hunian telah berdiri di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, dan dijadwalkan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari 2026.
Ke depan, Danantara menargetkan pembangunan total 15.000 unit hunian dalam kurun tiga bulan, yang tersebar di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. (Ant/E-4)
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu.
Kepala BNPB memastikan setiap kepala keluarga yang kehilangan rumah akan memperoleh satu unit hunian, meski sebelumnya tinggal bersama dalam satu rumah.
PT Agincourt Resources (PTAR) menjadi salah satu dari 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh pemerintah terkait dengan kerusakan ekologis yang menyebabkan bencana di Sumatra.
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan bahwa pencabutan izin perhutanan terhadap 28 perusahaan oleh pemerintah berisiko menjadi kebijakan simbolik.
Pencabutan izin 28 perusahaan oleh pemerintah tidak berhenti pada sanksi administratif.
ANCAMAN besar korban penyintas bencana di Aceh bukan hanya rumah yang digulung gelombang banjir bandang pada 24-27 November 2025 lalu.
Pemerintahan telah beralih dari melayani rakyat menjadi menanggapi tekanan opini.
Dari total lahan terdampak bencana tersebut, sebagian besar mengalami kerusakan berat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved