Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, menyatakan dukungannya terhadap Pernyataan Politik Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025, yang menegaskan ketahanan energi dan hilirisasi sebagai pilar strategis transformasi ekonomi nasional.
Menurut Dewi, rumusan politik yang dihasilkan Rapimnas tersebut mencerminkan arah pembangunan jangka panjang yang konsisten dengan visi Asta Cita serta target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8% sebagai fondasi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.
“Pernyataan Politik Rapimnas Golkar memberikan penegasan bahwa ketahanan energi dan hilirisasi bukan agenda sektoral semata, melainkan strategi besar dalam mentransformasi struktur ekonomi nasional,” ujar Dewi dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (24/12).
Ia menjelaskan, ketahanan energi harus dimaknai sebagai kemampuan negara dalam menjamin ketersediaan energi nasional yang bersumber dari potensi dalam negeri secara berkelanjutan. Dengan ketahanan energi yang kuat, Indonesia dinilai memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat kedaulatan nasional.
Sejalan dengan itu, Dewi menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi perlu dilaksanakan secara inklusif dan berkeadilan. Hilirisasi tidak hanya difokuskan pada sektor mineral dan energi, tetapi juga harus diperluas ke sektor perkebunan, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata.
“Hilirisasi lintas sektor menjadi instrumen penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya nasional, membuka lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat ekonomi daerah,” kata dia.
Dewi menilai, pendekatan tersebut akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, sekaligus menjadikan transformasi ekonomi nasional lebih inklusif dan berkelanjutan. (E-3)
Memasuki usia ke-19 tahun, PT Pertamina Gas (Pertagas) menegaskan perannya dalam mendukung transisi energi nasional melalui penyediaan gas bumi yang andal, aman, dan berkelanjutan.
IESR-Kemenko Perekonomian Luncurkan Kajian Implementasi Program PLTS 100 GW
Proyek Waste-to-Energy (WTE) Danantara kini memasuki fase penentuan menjelang pengumuman pemenang lelang tahap pertama yang dijadwalkan pada Februari 2026.
Dalam tradisi Tiongkok kuno, feng shui berkembang sebagai sistem penataan ruang berbasis pengelolaan energi (qi) untuk menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan kekuasaan.
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
Penunjukan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai anggota Dewan Energi Nasional memberikan kepastian arah kebijakan ketahanan energi bagi sektor industri.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved