Stimulus Nasional tak Cukup, Daerah Sumatra Perlu Perhatian Khusus

STIMULUS ekonomi nasional tidak cukup efektif mendorong daya beli tanpa fokus regional, khususnya di Sumatra yang terkena bencana. Hal itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) Mervin Goklas Hamonangan. Dampak bencana yang besar telah menggerus daya beli masyarakat, sehingga berpotensi menahan laju ekonomi nasional.

"Karena itu, stimulus perlu diarahkan secara lebih spesifik ke wilayah tersebut agar pergerakan konsumsi tetap di jalur positif," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (14/12).

Ia berpandangan, apabila pemulihan pascabencana tidak menjadi prioritas, akan muncul faktor kemunduran ekonomi yang sulit diimbangi oleh stimulus nasional semata, terutama mendorong konsumsi masyarakat. Ini mengingat proporsi wilayah Sumatra signifikan bagi ekonomi nasional. Sumatra secara konsisten menjadi penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Jawa. 

Baca juga : Realisasi Investasi Kuartal III 2025 Tumbuh, Jadi Sinyal Kuat Iklim Investasi Kondusif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal II 2025 kontribusi wilayah Jawa terhadap PDB nasional tercatat sebesar 56,94%, disusul Sumatra dengan kontribusi mencapai 22,20%. Dari sisi kinerja ekonomi, Sumatra mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,96% pada kuartal II 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,48%. Pertumbuhan ekonomi di wilayah ini terutama ditopang oleh sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.

Menurutnya, stimulus ekonomi secara nasional tetap penting, tetapi perlu disertai penetapan prioritas khusus bagi wilayah yang terimbas bencana besar.

“Harus ada keseimbangan. Bukan berarti stimulus nasional ditiadakan, tetapi prioritas perlu diarahkan ke kawasan terdampak bencana,” tegas Mervin.

Baca juga : Prabowo Pastikan Penanganan dan Pemulihan Bencana Terkendali

Pemerintah sendiri telah menyiapkan paket stimulus Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, antara lain berupa diskon besar-besaran tiket transportasi seperti kereta api, kapal laut, pesawat, jalan tol, dan penyeberangan, serta insentif pajak pertambahan nilai (PPN). Stimulus tersebut juga mencakup program Harbolnas dan dukungan bagi UMKM untuk mendongkrak aktivitas ekonomi.

Mervin memperkirakan sektor yang paling cepat terdorong dari stimulus tersebut adalah transportasi dan perdagangan sebagai penyokong utama konsumsi. Sektor makan dan minum juga berpotensi ikut bergerak, sebelum diikuti sektor-sektor lainnya. Namun, ia menekankan efektivitas stimulus sangat bergantung pada proses di lapangan, termasuk percepatan pembangunan dan dukungan pemerintah terhadap pemulihan kawasan bencana Sumatra. 

Sementara itu, Anggota Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menuturkan, daerah terdampak bencana dalam jangka pendek tetap membutuhkan jaring pengaman sosial, terutama dalam bentuk bantuan tunai. 

"Ini karena ekosistem ekonominya masih terganggu, sehingga membutuhkan bantuan tunai," imbuhnya kepada Media Indonesia.

Untuk jangka menengah, Ajib menekankan pentingnya pemulihan infrastruktur fisik dan infrastruktur ekonomi di daerah terdampak bencana. 

Selain itu, Ajib menekankan perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada sisi permintaan (demand), tetapi juga pada sisi penawaran (supply), khususnya pelaku usaha. Menurutnya, penciptaan low cost economy atau ekonomi berbiaya rendah menjadi kunci agar dunia usaha mampu bergerak lebih efisien dan produktif.

Hal ini dapat ditempuh melalui berbagai kebijakan, seperti kemudahan perizinan, penurunan tingkat suku bunga kredit, serta pemberian insentif fiskal, terutama bagi sektor pariwisata.

Dengan dukungan kebijakan tersebut, insentif yang digelontorkan pemerintah diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas usaha, tetapi juga mendorong perputaran uang dan kegiatan ekonomi secara lebih luas pada Desember 2025. 

"Seiring membaiknya kinerja sektor usaha, sisi permintaan masyarakat diproyeksikan ikut mengalami peningkatan," pungkasnya.

Cakupan Luas

Dihubungi terpisah, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah pada kuartal IV 2025 cukup bervariatif dengan cakupan relatif lebih luas dibandingkan stimulus yang disalurkan sebelumnya. 

Ia mencontohkan, pemerintah menyediakan stimulus bagi peserta program magang yang tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan, tetapi juga memberikan penghasilan selama proses peningkatan kapasitas tersebut. 

"Selain itu, terdapat program padat karya tunai yang difokuskan untuk mendongkrak daya beli masyarakat dalam jangka pendek," katanya.

Hal tersebut, sambungnya, terutama melalui proyek pembangunan yang diinisiasi Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Perhubungan.

Di luar program baru, pemerintah juga melanjutkan sejumlah stimulus yang dinilai cukup berhasil, khususnya dalam mendorong mobilitas masyarakat. Salah satunya pemberian diskon pada beberapa komponen tiket perjalanan. Kebijakan ini diarahkan untuk mempermudah sekaligus mendorong masyarakat melakukan perjalanan wisata selama periode libur Nataru.

Meski demikian, Yusuf menilai dampak stimulus terhadap konsumsi rumah tangga secara keseluruhan masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan besaran anggaran stimulus yang disalurkan pada kuartal IV 2025 lebih kecil dibandingkan paket stimulus sebelumnya.

Pada periode tersebut, pemerintah menggelontorkan paket stimulus dengan total anggaran Rp46,2 triliun. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan tiga paket stimulus yang diluncurkan secara bertahap pada periode Desember 2024 hingga September 2025, yang secara kumulatif mencapai Rp79,2 triliun.

"Dampaknya masih relatif terbatas. Meskipun cakupannya bertambah, namun secara nominal jumlah stimulus di kuartal IV ini relatif lebih rendah," imbuhnya.

Selain faktor besaran anggaran, terdapat potensi hambatan lainnya yang diyakini mengurangi efektivitas stimulus. Dalam diskon perjalanan wisata, misalnya, perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem yang kerap terjadi pada Desember berpotensi membuat masyarakat menunda perjalanan. 

"Ini nantinya bisa terlihat apakah kemudian stimulus untuk pemberian diskon perjalanan itu akan termanfaatkan secara utuh atau belum dimanfaatkan secara optimal," ucapnya. (E-4)