Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Standardisasi Nasional (BSN) melakukan upaya pemerataan infrastruktur di berbagai bidang guna memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Salah satunya melalui penguatan Infrastruktur Mutu Nasional (IMN) yang diwujudkan melalui ketersediaan standar yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, serta kemudahan dalam penerapannya melalui dukungan lembaga penilaian kesesuaian yang meliputi laboratorium uji, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan layanan metrologi.
"Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSN Y. Kristianto Widiwardono dalam kegiatan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Aula Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Jakarta pada Rabu (26/11).
Kristianto mengatakan BSN menjalankan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan harmonisasi kebijakan, termasuk pengembangan pedoman IMN serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta mitra pembangunan.
Ia menyebut upaya ini bertujuan memastikan IMN terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih luas, efisien, dan kredibel bagi seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Kristianto, produk unggulan daerah memiliki potensi besar, dan menjadi tugas BSN untuk memastikan masyarakat memperoleh akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi.
"Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya menegaskan.
Dalam penguatan ekosistem mutu nasional, ungkap Kristianto, BSN hingga saat ini telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar siap memberikan layanan yang kredibel.
Melalui program SNI Bina UMK, sebanyak 2.109.202 produk UMK telah mendapatkan pendampingan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selain itu, BSN juga telah melakukan pembinaan kepada 2.671 pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan mutu.
"Hingga Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI sebagai bentuk pengakuan atas produk yang memenuhi standar," ucap dia.
Melalui langkah ini Kristanto berharap pihaknya dapat memperkuat komitmen nasional dalam membangun IMN yang kokoh, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan global.
"Dengan pemanfaatan IMN yang merata di seluruh Indonesia, hilirisasi produk unggulan daerah dapat berkembang lebih kuat, daya saing industri nasional meningkat, dan masyarakat memperoleh layanan mutu yang kredibel sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045." tuturnya. (M-3)
Indef menilai outlook negatif Moody’s mencerminkan kenaikan persepsi risiko, bukan pelemahan fundamental, sehingga menekan kepercayaan investor.
TRANSFORMASI sektor manufaktur, khususnya manufaktur padat karya, menjadi kunci utama untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026.
Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Secara tahunan, ekonomi DIY tumbuh sebesar 5,94% (year-on-year/yoy) dibandingkan triwulan IV-2024.
PEREKONOMIAN DKI Jakarta mencatatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang sangat emosional saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Rakornas 2026).
Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berakar pada pemahaman sejarah dan pengabdian kepada rakyat di tengah kompleksitas Indonesia sebagai bangsa majemuk.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan serta menyelaraskan program pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan capaian dan penghargaan inovasi daerah tidak boleh menjadi titik akhir dalam berinovasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved