Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf pada pemerintah daerah atau pemda sebab banyak pemda yang mengendap di perbankan. Ia mendorong itu segera dibelanjakan.
Dalam Rapat Kerja (Raker) Komite IV DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025), Purbaya mengatakan yang ia lakukan bukan bentuk sentimen terhadap daerah. Namun ia ingin daerah bisa mengoptimalkan belanja sehingga berdampak pada perekonomian.
“Saya bukannya sentimen sama daerah, saya justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pusat. Jadi kalau ada daerah yang tersinggung, saya mohon maaf, tapi ya kerja yang bener lah, habisin tuh duit,” ujarnya diiringi tawa.
Sebelum ke pemda, Purbaya juga mendorong optimalisasi belanja ke kementerian/lembaga atau pemerintah pusat.
“Ini banyak uang nganggur, belanjakan semuanya. Saya safari ke satu kementerian ke kementerian yang lain, yang disebut sama orang lain intervensi kebijakan. Saya gak intervensi kebijakan, saya hanya datang ke mereka, habisin uangnya, apa yang bisa saya bantu?” paparnya.
“Kalau enggak kan uangnya nganggur. Satu, saya bayar bunga untuk yang gak dipakai, yang kedua, ekonominya lagi susah, gak kedorong,” jelasnya.
Setelah mengecek serapan anggaran di pemerintah pusat, Purbaya kemudian melihat masih banyak dana belum dimanfaatkan di daerah.
“Kira-kira gitu, jadi hanya itu yang di kepala kita semua di sini, kita memanfaatkan, memaksimalkan uang yang ada,” katanya.
Ia pun mengaku belum merencakan ekspansi fiskal untuk tahun ini. Begitu pun tahun depan yang masih dilakukan secara terbatas. Purbaya juga belum berencana untuk menaikkan rasio defisit PDB di atas 3%.
“Kita tetap menjalankan kebijakan yang prudent. Yang kami lakukan adalah memastikan dana-dana yang ada dipakai secara optimal,” pungkasnya. (H-4)
Aturan gratifikasi TikTok, Purbaya Yudhi Sadewa, Live TikTok Menteri, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Laporan Gratifikasi KPK.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali.
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono unggah video polemik anggaran kapal. Purbaya akui mungkin salah data. Ini respons lengkapnya.
OTT tersebut dilakukan di dua lokasi pada hari yang sama, Rabu (4/2).
Purbaya menilai capaian tersebut mencerminkan daya beli masyarakat yang semakin menguat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa aturan baru terkait penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di Himbara telah rampung.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026 akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pemerintah tambah TKD Rp10,6 triliun untuk pemulihan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana cair bertahap mulai Februari hingga April 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved