Perbedaan Data Kas Daerah dan BI Bisa Pengaruhi PDRB

Peneliti Ekonomi Makro dan Finansial Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama menilai, selisih data antara pemerintah daerah (pemda) dan Bank Indonesia (BI) mengenai simpanan kas daerah hingga Rp18 triliun dapat berdampak pada arus kas pemerintah daerah.

“Selisih Rp18 triliun untuk daerah itu cukup besar. Jika memang terjadi selisih, itu akan berpengaruh pada arus kas daerah yang mengalami perbedaan data tersebut,” ujarnya.

Menurut Riza, perbedaan data itu juga dapat memengaruhi capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), mengingat belanja daerah merupakan salah satu komponen pembentuk PDRB. Lebih jauh, belanja pelayanan publik pun bisa terganggu akibat ketidaksesuaian data tersebut.

Baca juga : Gubernur Protes TKD Dipangkas, Purbaya Minta Daerah Benahi Belanja

"Belanja publik dapat terganggu, misalnya belanja untuk fasilitas pelayanan publik seperti penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, dan sebagainya," katanya. 

Hal tersebut, ungkapnya, akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat daerah. Dampak lainnya ialah dikhawatirkan menghambat pembangunan infrastruktur.

"Dan lebih jauh dapat menghambat penciptaan pada penciptaan lapangan kerja misal di sektor konstruksi," terangnya.

Baca juga : Menkeu Purbaya Bahas TKD dan Dana Bagi Hasil dengan Pemda

Riza menyarankan agar langkah pertama yang dilakukan pemerintah ialah memeriksa kembali waktu pengecekan data. “Perlu dilihat kembali, data itu dicek per tanggal berapa oleh BI dan pemerintah daerah. Bisa saja ada perbedaan tanggal, dan dalam rentang waktu itu sudah terjadi belanja oleh pemda,” jelasnya.

Jika waktu pengecekan data sudah disamakan namun selisih tetap ada, Riza menilai perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap daerah-daerah yang mengalami perbedaan data tersebut.

Ia menekankan pentingnya perbaikan tata laksana keuangan serta penguatan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, asistensi terhadap tata kelola keuangan daerah juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

"Perbaiki tata laksana keuangan dan perkuat sinkronisasi pusat-daerah merupakan hal penting," pungkas Riza.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan hasil pengecekan atas total jumlah rekening kas daerah. Pihaknya m mendata nominal dana mengendap hanya sebesar Rp 215 triliun. Namun, dari laporan BI mencatat, dana mengendap pemda di perbankan menembus Rp 233 triliun. Terdapat selisih Rp 18 triliun dari perbedaan kedua data tersebut. (E-3)