Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di lima bank Himbara. Dana tersebut merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah senilai Rp425 triliun yang saat ini tersimpan di rekening khusus Bank Indonesia, dan dialihkan ke perbankan nasional.
Adapun pembagian penempatan dana tersebut ialah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) masing-masing menerima Rp55 triliun. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menerima Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mendapatkan dana Rp10 triliun.
“Ini sudah diputuskan dan siang ini langsung disalurkan. Dananya akan segera dikirim,” kata Purbaya di Jakarta, Jumat (12/9).
Purbaya menjelaskan, porsi BSI yang lebih kecil dibandingkan bank lain disesuaikan dengan ukuran bank. Ia menambahkan, keterlibatan BSI dianggap penting dilkarena merupakan satu-satunya bank Himbara yang memiliki jaringan operasional penuh di Aceh, sehingga dana juga bisa dimanfaatkan di wilayah tersebut.
"(Porsi) ini berdasarkan size bank-nya dan kenapa BSI ikut karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh dan supaya dananya bisa juga dimanfaatkan di Aceh sana," imbuhnya.
Mengenai skema penempatan dana, ia menegaskan dilakukan dalam bentuk deposito on call (DOC) dengan mekanisme tanpa lelang. Skema deposito jangka pendek ini, dana pokoknya dapat ditarik sewaktu-waktu.
"Ini bentuknya deposito on call. Artinya bukan time deposit. Ini seperti giro yang cukup liquid," tuturnya.
Dari sisi aturan, penempatan ini hanya diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) untuk keperluan internal, tanpa aturan khusus bagi bank.
Purbaya kemudian menegaskan pihaknya juga mengimbau agar dana tersebut tidak digunakan untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN), melainkan benar-benar disalurkan ke sektor riil.
“Tujuan utamanya agar dana ini mengalir ke sektor riil. Kalau bank tidak menyalurkan, mereka rugi sendiri karena ada cost sekitar 4%. Jadi mereka pasti berpikir keras untuk menyalurkan melalui kredit,” tegas Purbaya. (H-3)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan mendukung wacana Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Thomas keponakan Prabowo Subianto
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dipicu oleh spekulasi pasar mengenai potensi terganggunya independensi Bank Indonesia.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rencana pertukaran pejabat antara sektor fiskal dan moneter tidak akan mengganggu independensi Bank Indonesia atau BI
KEPALA Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menanggapi optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa rupiah akan menguat dalam dua pekan ke depan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperingatkan Indonesia berpotensi menjadi lahan subur bagi bisnis ilegal apabila praktik pelanggaran hukum terus dibiarkan.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana pemerintah di bank Himbara cukup menjaga likuiditas dan transmisi kredit yang optimal.
Penempatan dana di bank umum, lanjut Herry, justru sebagai bentuk manajemen kas yang prudent.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan memanfaatkan sebagian dana Rp200 triliun yang ditransfer pemerintah ke Himbara.
PRESIDEN Prabowo Subianto ingin mewajibkan perusahaan-perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah untuk menempatkan hasil penjualan ekspor di bank di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved