Pengamat Transportasi Usul Tambahan Pagu Rp2,74 T di Kemenhub untuk Subsidi dan Keselamatan Transportasi

PENGAMAT transportasi dari Unika Soegijopranoto, Semarang, Djoko Setijowarno mengusulkan, agar penambahan pagu Rp 2,74 triliun untuk Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) yang disahkan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/9/2025), sebaiknya bisa diberikan untuk menambah subsidi dan keselamatan transportasi.

"Penambahan anggaran itu sebaiknya diberikan untuk menambah subsidi transportasi darat, laut dan udara, serta penambahan  anggaran operasional KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi)," kata Djoko kepada Media Indonesia, Jumat malam (5/9/2025).

Menurut pengurus Masyarakat Transportasi ( MTI ) Pusat itu, dengan penambahan tersebut maka Kemenhub untuk tahun anggaran 2025, memiliki pagu efektif sebesar Rp29,50 triliun, dari semula yang dialokasikan Rp 26,76 triliun. 

Baca juga : Pemerintah Tidak Serius Tangani Transportasi Berkelanjutan

Jika penambahan pagu itu diberikan untuk subsidi transportasi darat tentunya ditujukan untuk  angkutan antarmoda, angkutan barang, perintis penyeberangan. 

Sedang subsidi transportasi udara adalah penting untuk perintis kargo, perintis penumpang, subsidi kargo, BBM penumpang, BBM kargo. 

Sementara jika diberikan sebagai subsidi transportasi laut, bisa didistribusikan untuk  penyelenggaraan angkutan tol laut, kapal ternak) dan subsidi KA Perintis di 8 lintasan.

Baca juga : Jurnalis Media Indonesia Raih Juara Kedua Kompetisi Jurnalistik Kemenhub

Dia meyakini, penambahan pagu di Kemenhub juga  strategis untuk program keselamatan transportasi,  termasuk diantaranya untuk penambahan anggaran operasional KNKT. 

"Anggaran KNKT mestinya tidak ikut dipangkas dalam rangka efisiensi. Bahkan mestinya harus dipikirkan institusi KNKT agar terpisah dari Kementerian Perhubungan, seperti halnya BMKG dan Basarnas," tandas Wakil Ketua Pemberdayaan & Pengembangan Wilayah MTI Pusat itu.

Subsidi Transportasi Rp4,39 Triliun

Dia paparkan, pada 2024, sebenarnya Kemenhub sudah mengalokasikan anggaran subsidi transportasi mencapai Rp 4,39 triliun. Dana itu didistribusikan ke berbagai sektor, guna  memastikan layanan transportasi bisa terjangkau dan merata.

Rinciannya, untuk Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, subsidi diberikan mencapai Rp 1,49 triliun, seperti untuk angkutan bus perintis guna mendorong konektivitas di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Breakdown pendistribusian subsidi adalah untuk 357 trayek angkutan jalan (Rp 212,28 miliar), 35 trayek angkutan antarmoda (Rp 63,9 miliar), dan 6 lintasan angkutan barang (Rp 22,2 miliar).

Sedang subsidi untuk angkutan penyebrangan,efektif untuk mendukung mobilitas antar pulau dengan subsidi untuk 270 lintasan penyeberangan perintis sebesar Rp 622,6 miliar, dan 2 lintasan Long Distance Ferry (Rp 18 miliar).

Dengan subsidi transportasi, angkutan perkotaan diharapkan bisa meningkatkan layanan di perkotaan. Rinciannya subsidi untuk 10 kota angkutan perkotaan (Rp 500 miliar) dan angkutan perkotaan yang mendukung Ibu Kota Negara (IKN) (Rp 50 miliar).

Lalu sektor perhubungan udara, juga menerima subsidi sebesar Rp 750 miliar, guna mendukung konektivitas di wilayah yang sulit dijangkau, diantaranya untuk penerbangan perintis menjangkau daerah-daerah terpencil, di 44 rute kargo sebesar Rp 108,40 miliar dan 264 rute penumpang Rp 588,48 miliar.

"Juga subsidi BBM untuk memastikan harga tiket tetap terjangkau, sehingga pemerintah memberikan 10.842 drum subsidi BBM penerbangan penumpang Rp 31,95 miliar dan 1.583 drum subsidi BBM Kargo (Rp7,23 miliar) di rute-rute perintis," pungkas Djoko Setijowarno. (H-2)